Naturalisasi Pejabat
Kita sering menjumpai pengendara sein kiri tapi belok kanan. Atau sein kanan tapi tidak belok-belok. Lurus terus sampai ada yang mengingatkan. Itu perilaku kita sehari-hari. Menyetir dengan melamun, sumpek mengingat masalah rumah. Beban hutang pribadi dan lain-lain.
Itu perilaku di jalanan. Kalau lebih urgen di tingkat negara — aturan atau undang-undang yang tidak sesuai kenyataannya juga bisa dianggap perilaku sein kiri tapi belok kanan. Sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia diobrak-abrik sein setiap 5 tahun sekali oleh partai politik lewat Pilpres dan Pilkada. Sila ke-5 Keadilan sosial bagi seliruh rakyat Indonesia, sampai detik ini sejak kita merdeka, sein-nya mencong morat-marit.
Sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah — yang bisa buat kesejahteraan rakyat dengan leluasa dikorupsi oleh pejabat dan kroni-kroninya. Allah memberi berkah alam di negeri ini sampai geleng-geleng kepala melihat perilaku pejabat-pejabat kita. Dugaan saya, Allah membatin, “Sudah dikasih alam gemah ripah low jinawi, mereka tidak pernah bersyukur, itu pun masih di korupsi….”
Korupsi sudah bukan miliar. Tapi Meningkat pesat menjadi triliun. Kita sebagai rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala. Kita dididik oleh budaya untuk tidak menjadi pemberontak. Kita hanya senyum-senyum melihat seorang Ibu-ibu berkendaraan dengan sein kiri tapi belok kanan. Mungkin kita perlu melakukan reformasi seperti Timnas. Menaturalisasi timnya. Supaya keren mainnya, bisa melangkah ke sepakbola dunia. Suatu saat mungkin perlu, ketua parpol menteri pejabat tinggi kita cari dari luar negeri. Naturalisasi Pejabat.
Coba bila ada waktu luang, kita tulis deretan di mana obyek perilaku sein kiri belok kanan. Baik perilaku kita sehari-hari maupun perilaku pejabat negara.
Tadsir Nadjibiyah edisi 11 mencoba kembali mengupas hal itu. Terinsipirasi oleh ceramah Mbah Nun, “di Negara Demokrasi kamu bebas bicara apa saja tapi duit harus cari sendiri. Di Negara Komunis, makan dicukupi tapi kamu gak boleh mengkritik pemerintah. Di Indonesia, kamu dilarang kritik pemerintah tapi uang harus cari sendiri….”
Yk, 28 April 2024
