Perahu Retak (Pendahuluan)

Pendahuluan

Awal Kerajaan Mataram, abad 16.

Sesudah keberlangsungan kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang, berdirinya Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati dan Ki Mondoroko Juru Martani penasehatnya, sesungguhnya merupakan transformasi politik dari pola kepemimpinan pesisiran yang berwatak lebih terbuka, egaliter dan demokratis, menuju atau menjadi kekuasaan pedalaman yang relatif lebih tertutup.

Pola pesisiran dan pedalaman itu berbeda terutama pada penyikapannya terhadap Islam atau Ummat Islam, yang merupakan komponen sosial politik tak terelakkan dalam konstelasi kekuatan Mataram. Perbedaan itu bersumber dari historisitas pesisiran yang memang merupakan asal usul masuknya Islam ke pulau Jawa. Sejumlah pemuka Islam yang beraspirasi pesisiran sesungguhnya telah mengantisipasi berdirinva Kerajaan Mataram dengan suatu konsep yang meletakkan Islam sebaqai komponen partisipatoris dalam nasionalisme Mataram. Tetapi yanq kemudian berlangsung di Mataram, yang dipimpin oleh Panembahan Senopati serta Ki Juru Martani atau Ki Mondoroko sebagai penasehatnya, adalah suatu konsep kekuasaan yang cenderung meletakkan Isiam sebagal semacam ancaman atas kekuasaan Jawa.

Mataram merekrut Islam sampal batas-batas tertentu. Simbol-simbol formal ke-Islaman tidak sama sekali dihapuskan, tetapi pertumbuhan kultural-kualitatif Islam dikendalikan atau dikebiri sedemikian rupa.

Pimpinan Tertinggi Demak dan Pajang memakal gelar Sultan, idiom yang berasal dari tradisi kekuasaan Islam — sedangkan pada Mataram gelarnya adalah Panembahan — suatu gelar Jawa, meskipun raja-raja Mataram tetap juga menyebut dirinya sebagai Sayidin Panatagama, Kalifatullah Ing Bhumi Mataram: suatu gelar Islam yang berarti pemimpin penata Agama dan utusan Allah di tanah Mataram.

Kepemimpinan Demak dan Pajang dilatarbelakangi oleh legitimasi spiritual Islam melalui Wali Songo. Disebut ‘legitimasi spiritual’, sebab titik berat ke-Islaman di sini adalah spiritualitas, bukan teologi, sehingga Kesultanan Demak tidak bisa merupakan contoh dari suatu pemerintahan teokratis Islam.

Kerajaan Mataram tidak meneruskan “tradisi Wali”, dan menggantikannya dengan leqitimasi mistik Jawa terutama melalui figur Nyai Roro Kidul, yakni tokoh yang dipercaya sebagai Ratu Laut Selatan yang berhubungan karib dengan raja Mataram.

Pergeseran legitimasi ini mensifati pula landasan, watak dan orientasi kepemerintahan politik Mataram. Demak dan Panjanq juga belum bisa disebut telah mampu mengaktualisasikan nilai Islam seperti kesamaan derajat antar-manusia, egaliteranisme, keterbukaan dan dialog, atau juga demokrasi dan kedaulatan rakyat — dan itulah yang disebut watak politik dan budaya pesisiran. Namun sampai batas tertentu yang diselenggarakan oleh Mataram pada hakekatnva adalah refeodalisasi struktur politik dan kebudayaan, sentralisme dan otoritarianisme Raja, juga ketertutupan dan tahayul — dan itu merupakan ciri khas watak politik dan budaya pedalaman.

Tak juga bisa disimpulkan bahwa “Demak adalah Islam, sementara Mataram adalah Jawa”, di mana Islam-Demak menjinakkan dan menginstrumentalisasikan Jawa, sementara Jawa-Mataram menjinakkan dan menginstrumentalisasikan Islam. Tetapi memang pergulatan, dialektika, atau kerjasama pada sisi tertentu dan upaya saling memusnahkan pada sisi yang lain, antara substansi Jawa dengan Islam, merupakan tema utama sejarah masvarakat Jawa dan Nusantara sejak abad 16 hingga kini.

Juga tidak bisa dikatakan bahwa antara Jawa dengan Islam adalah semata-mata merupakan dua kerangka nilai yang pasti saling bertentangan. Banyak paralel-paralel atau titik temu antara keduanya. namun “pergulatan Mataram” dari abad 16 hingga abad 20 dan seterusnya berisikan usaha pengawinan antara keduanya pada berbagai level nilai, namun juga perbenturan-perbenturan terutama pada level kekuasaan politik di mana Islam maupun Jawa bisa saling atau sama-sama diperalat.

Lakon berikut adalah secercah illustrasi tentang upaya pencarian kemungkinan kerjasama dan demokratisasi antara Jawa dengan Islam. Meskipun pada saat itu term ‘demokrasi’ belum dikenal, tapi sama sekali tidak berarti bahwa demokrasi tidak ada sebagai aspirasi, naluri, ide atau gagasan manusia dan masyarakat pada jaman itu.

Emha Ainun Nadjib