Mlungsungi Terpimpin
Sabtu sore kemarin (16/04/22) saya dan istri bertandang menemui Cak Nun di kediaman keluarga beliau di Menturo Sumobito Jombang. Kami tidak menyangka bahwa petangnya ada pementasan Drama Mlungsungi oleh Reriungan Teater Yogyakarta yang beranggotakan 92 orang pada sesi Padhangmbulan yang diselenggarakan setiap bulan purnama. Diiringi oleh KiaiKanjeng, membersamai ribuan jamaah yang lesehan di sekitar plataran rumah keluarga Cak Nun malam itu kami berdua tercerahkan oleh tesis Mlungsungi yang ditulis Cak Nun.
Bangsa ini perlu mlungsungi terpimpin agar bisa selamat menghadapi penipuan berkelanjutan nekolimik yang sudah lama menggerogoti negeri kepulauan ini hingga hari ini. Yang terjadi sejak Cornelis de Houtman datang ke Nusantara sesungguhnya bukanlah penjajahan, tapi serangkaian penipuan melalui berbagai kesepakatan dagang yang direstui oleh segelintir elite bangsa ini. Dulu itu dilakukan oleh VoC melalui perjanjian Bongaya, dan Giyanti, lalu setelah bangkrut melawan P. Diponegoro dilakukan oleh Kerajaan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar, lalu kemudian oleh WTO, IMF, the World Bank hasil kesepakatan Brettonwoods. Salah satu instrumen penipuan itu adalah skema kemitraan swasta dan negara yang dengan keren disebut private-public partnership dengan skema G2G ataupun B2B demi kemudahan investasi asing. Penipuan mutakhir adalah melalui UU Omnibus Law Cipta Jongos.
Drama Mlungsungi dalam sesi self organized learning environment Padhangmbulan tadi malam itu nyemoni agar sebaiknya negara Republik Indonesia ini dikelola sebagai Indonesia Incorporated saja, bak perusahaan swasta yang mengelola jutaan hektar lahan sawit di Sumatera, ratusan ribu hektar lahan tambang di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Rangkaian konsep new public management, hingga reinventing government itulah investasi menjadi instrumen terbaru invasi asing ke negeri ini. Semua proyek liberalisasi iblisy ini dimungkinkan sejak Orde Baru terobsesi oleh pertumbuhan ekonomi, lalu dengan UU Penanaman Modal Asing, secara perlahan pengelolaan sumberdaya alam kita diserahkan pada perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan asing. Kini China adalah mitra investor asing terpenting Pemerintah selama 10 tahun terakhir.
Sementara itu sektor kemaritiman tetap dibiarkan menjadi sektor yang terbelakang yang undermanaged if not dismanaged. Perlu dicatat, bahwa melalui penguasaan jaringan angkutan lautnya lah Belanda berhasil mengalirkan rempah-rempah dan berbagai produk agromaritim Nusantara untuk dikirim ke seluruh dunia selama ratusan tahun sehingga VoC menjadi kongsi dagang terbesar dalam sejarah. Seiring dengan kepergian Belanda sejak KMB 1949, negeri ini gagal membangun kembali pemerintahan di laut yang efektif. Menkomarinvest tampak sibuk sekali memgurus hampir semua urusan kecuali urusan maritim. Untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sektor kemaritiman yang kuat dan efisien adalah kunci. Menjadi negara maritim adalah a geostrategic default bagi negara kepulauan seluas Eropa ini.
Semonan agar negeri ini dikelola sebagai perusahaan melalui lakon Mlungsungi tadi malam mengusulkan agar seluruh anak bangsa melakukan sebuah reformasi akal, mental, dan spiritual yang dipimpin oleh Jokowi sendiri di Republik ini. Jika konstitusi adalah percerminan akal, mentalitas, dan spiritualitas bangsa ini, maka ini disebut sebagai reformasi konstitusi. Upaya reformasi konstitusi sudah pernah dicoba sejak 1950 namun terus gagal mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Mungkin Mlungsungi Terpimpin ini semacam Reproklamasi sebuah negara merdeka baru.
Wallahu a’lam bish showab.
Gunung Anyar, 17 April 2022
