Pesan Abadi Perahu Retak dan Arus Bawah

Posisi dan peran Cak Nun dalam proses berakhirnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan mau turunnya Presiden Soeharto sudah beberapa kali dibabar oleh beliau. Baik tutur secara langsung melalui Maiyahan Sinau Bareng maupun melalui berbagai tulisan, salah satunya 16 Bom dan Menteri Pertanian yang ditulis beberapa hari lalu dalam rubrik Kebon. Kita bisa melihat beberapa detail peristiwa ’98 yang tak semua orang mengerti atau menyadari masih disimpan baik oleh Cak Nun sebagai pelaku penting dalam proses Reformasi ’98 tersebut.

Simak juga mozaik Memproses Presiden Soeharto Lengser.

Tulisan ini akan membawa pembaca untuk sedikit menengok ke belakang dari rangkaian peristiwa pertengahan ’98 tersebut. Tepatnya di awal 90-an di mana peran sastra mampu menembus tembok tebal yang dibikin pemerintah otoriter melalui pengawasan ketat terhadap corong jurnalisme. Penulis ingin mendudukkan dua kajian akademis tentang beberapa karya sastra Cak Nun di awal 90-an. Pertama, Drama Perahu Retak (1992) yang dikaji oleh Rahayu & Priyatna (2019) tentang bagaimana upaya perlawanan dan resistensi terhadap represivitas rezim/penguasa ¹. Dan kedua, kajian dari Pratiwi dan Yoesoef melalui kritik atas tindak pembungkaman oleh penguasa dalam novel Gerakan Punakawan atawa Arus Bawah (GPAAB) ².

Dua karya Cak Nun dalam dua kurun waktu tersebut menurut saya cukup bisa mengantarkan kita pada ‘masa-masa yang mendebarkan’ jelang era reformasi. Lepas dari fakta bahwa reformasi tidak kemudian menyelesaikan segenap permasalahan bangsa, kelahiran momen penting bagi Indonesia ini diikuti oleh serangkaian gerakan yang terjadi dalam kurun waktu lama. Bisa jadi para budayawan, sastrawan, termasuk Cak Nun telah memberi efek penting sebelum reformasi terjadi.

Drama Perahu Retak lebih dulu terbit pada 1992, dan Gerakan Punakawan menyusul terbit sebagai buku pada 1994, meskipun karya terakhr ini telah diterbitkan sebagai cerita bersambung dalam Harian Berita Buana Januari-Maret 1991 dengan judul Gerakan Punakawan, Sebuah Alam Politik Mahabarata’.

Setting Perahu Retak berlatar pada problematika esensial masa awal berdirinya Kerajaan Mataram yang berselisih dengan Islam ³. Legitimasi ruang mistikus Jawa dalam Kerajaan Mataram berbeda dengan Demak dan Pajang yang dilatarbelakangi oleh Islam dari Wali Songo. Pertentangan antara Islam dan Mataram Jawa digambarkan dalam Perahu Retak lewat perdebatan antara Ki Mondoroko dengan Syekh Jangkung tentang bagaimana menyelaraskan Islam dengan Mataram ⁴. Ketegangan dalam kedua kubu memuncak ketika terjadi peristiwa pembunuhan Sahil, santri Islam, yang sudah diduga dari pihak lain, namun ternyata terjadi karena Sahil terlibat persoalan sosial, dan problem asmara.

Drama Perahu Retak menggambarkan Kerajaan Lama yang otoriter dan sensitif terhadap ide baru yang dinilai dapat mengancam kekuasaan ⁵. Beberapa tokoh Perahu Retak melawan konstruksi paten tersebut dan membawa narasi yang bersifat negosiatif melalui argumen persuasif seperti “Apakah itu tidak lebih baik, Kiai, dibanding samudera darah yang akan menggenangi hari-hari mendatang….”

Berpindah ke Novel Arus Bawah/GPAAB yang ber-setting kehidupan Punakawan di sebuah desa bernama Karang Kedempel dan dipimpin oleh kades yang otoriter dan anti-kritik, serta tamak dan munafik. Diceritakan dalam GPAAB, Pak Kades juga kerap menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan sebagai kepala desa melalui tindak korupsi, dan dapat menyembunyikannya lewat tutur kata keseharian yang lemah lembut ⁶. Sementara rakyat atau ‘arus-arus dari bawah’ yang bertindak atau berpikir kritis akan langsung dianggap subversif dan dianggap mengancam keselarasan Karang Kedempel. Mengobrol di cakruk pun harus memohon izin terlebih dahulu kepada Pak Jogoboyo.

Menghadapi sistem yang otoriter tersebut, warga Karang Kedempel melakukan perlawanan secara halus melalui wayang kulit dan wayang orang yang menerobos pakemnya sembari mempenetrasikan aspirasi-aspirasi melalui tokoh pewayangan serta obrolan sehari-hari di sawah, tempat kesenian, dan tempat keagamaan ⁷.

Kembali pada situasi riil sebelum ‘98, meskipun kemerdekaan berpendapat dijamin Undang-Undang Dasar, namun pada masa itu tidak mudah mengeluarkan ide dan pendapat di beberapa media. Beberapa media besar seperti Kompas, Sinar Harapan Merdeka, Sinar Pagi, dan Pelita dilarang terbit pada awal 1978. Mereka dibredel pemerintah. Alternatif bacaan saat itu adalah pers mahasiswa yang juga sempat dilarang terbit pada masa NKK/BKK.

Saya membayangkan orang-orang yang berada di masa itu, di posisi sama ketika pers dibungkam. Namun pada saat yang sama masyarakat yang sedang dalam masa galau karena hidup dalam pengawasan tersebut bisa tetap mendapatkan input tentang bagaimana pergerakan punakawan di Karang Kedempel mampu memberikan napas semangat bahwa penguasa zalim harus dilawan.

Kata Andres Uhlin oposisi memang berserak, namun kontribusi para aktor yang bergerak lewat dunianya masing-masing memperkuat arus demokrasi. Setiap sektor yang terhubung dengan bagian lain baik secara langsung maupun tidak, mampu mengantarkan Indonesia pada mundurnya Soeharto sebagai satu syarat tegaknya demokrasi di Indonesia.

Melalui Sosiologi Sastra: Pengantar Ringkas (2010) yang sebenarnya tidak ringkas-ringkas amat, Alm. Sapardi Djoko Damono pernah mengatakan kurang lebih bahwa sebuah karya sastra tidak begitu saja jatuh dari langit namun lahir dari ide yang membawa gagasan seorang pengarang. Sementara pengarang mengejawantahkannya menjadi karya sastra yang hadir karena subjek yang dibentuk oleh kondisi ekosistem sosial di sekitarnya. Agaknya adagium ketika jurnalisme dibungkam sastra yang bicara perlu diarusutamakan lagi.

Jurnalisme kita belum mati, tapi mungkin sedang hidup hidup seperti zombie. Kesenian juga tidak sepenuhnya hidup di tengah arus informasi dunia maya yang berserakan. Namun sastra selalu dapat memperlebar horizon cakrawala pemikiran manusia. Cak Nun lewat Perahu Retak dan Arus Bawah membangun resistensi dan melawan pembungkaman pada masa krusial, tentunya bersama para tokoh, seniman dan aktivis-aktivis lain, menjadi pondasi penting untuk menopang Reformasi ’98 Indonesia.

Cak Nun pernah menulis, “Setiap kekuasaan itu cenderung menumpas dirinya sendiri. Rakyat itu sendiri tak bergantung kepada kekuasaan. Hanya kekuasaan yang sangat bergantung kepada rakyat. Seperti kesementaraan bergantung kepada keabadian.”

Rahayu dan Priyatna menggunakan analisis new historicism untuk menganalisis Perahu Retak, sementara Pratiwi & Yoesoef melakukan pendekatan analisis unsur intrinsik untuk membedah Arus Bawah. Kedua kajian ini cukup berani dalam mengambill tema tindak pembungkaman dan kritik terhadap rezim yang represif. Sebuah isu sensitif yang mungkin sifatnya akan abadi, dan jika disampaikan saat ini pun, mungkin dinamika yang mengiringi latar belakang kisahnya tetap relevan dengan era para penguasa kekinian. Kedua kajian ini sudah mendudukkan dua karya luar biasa Cak Nun dan mengingatkan saya pribadi, mungkin juga pembaca, bahwa pesan moral Perahu Retak dan Arus Bawah juga masih relevan hampir tiga puluh tahun setelah diterbitkan.