Para Penonton Mandalika

Cuti kerja bulan lalu sungguh membuat rindu untuk sowan ke rumah Ibu di Lombok. Kangen suasana tarhim menjelang maghrib. Sudah lama memang tidak kembali ke Lombok. Sepuluh hari cukup untuk menghaturkan bekti kepada orangtua, bernostalgia ke sudut-sudut kota Pulau Lombok, juga srawung dengan sepupu dan keponakan.

Meskipun rencana mendaki Gunung Rinjani harus batal sebab masih ditutup karena pandemi, tetapi paling tidak masih bisa menyempatkan mengunjungi Bukit Merese dan Pantai Tanjung Aan yang letaknya bersebelahan dengan Mandalika. Mega wisata yang digadang-gadang sebagai program pariwisata internasional dengan sirkuit Moto GP sebagai andalannya.

Terlihat memang sepanjang jalan menuju Pantai Tanjung Aan, proyek-proyek pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sedang dipersiapkan dan dikebut. Truk-truk pengangkut timbunan tanah antre memasuki kawasan Bandara Internasional Lombok Praya untuk proyek perluasan bandara. Pelebaran jalan aspal menuju Mandalika juga dikejar. Lebih lagi konstruksi pengalihan sungai, gorong-gorong drainase, pemasangan lampu penerang, dan terpenting konstruksi sirkuit dan hotel-hotel megah melengkapi hajatan besar di Pulau Lombok itu.

Bisa ditebak. Kanan-kiri proyek itu adalah masyarakat lokal dengan mata terheran-heran melihat alat-alat proyek yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka lihat, termangu menikmati pengalaman baru dalam tiga tahun terakhir ini. Rumah penduduk yang sederhana, sapi-sapi dengan jenis Sapi Bali yang berkeliaran, manusia-manusia dengan topi dari anyaman lontar apakah akan senada dan kompatibel dengan Gedung-gedung dan infrastruktur mewah Pantai Mandalika yang berada tepat di depannya?

Kalau jawabannya tidak, maka siapa yang akan dikalahkan? Desain pengembangan ekonomi yang akan membaur dengan vibes lokal (yang tak cuma diambil simbol budaya nya seperti motif kain sasak) atau kerakusan investasi yang akan menjadikan pemukiman masyarakat sekitar daerah pengembangan KEK sebagai tribun penonton sebuah pertunjukan mahal yang tiketnya tidak mungkin terbeli?

Bali cukup pintar untuk menyiasati pariwisata. Punya Sekolah Tinggi Pariwisata (STP Bali), koordinasi pengusaha lokal, adat yang terjaga yang justru menambah nilai jual pariwisatanya, dan alam yang menyatu dengan eksistensi budaya lokal. Semua terpadu. Meskipun juga harus kisruh dengan Program Reklamasi Tanjung Benoa. Dan memang sungguh konyol.

Ketika Dubai yang tidak punya apa-apa untuk dijual sebagai pariwisata dan menggunakan daya pikirnya untuk melakukan reklamasi pantai dan membuat gedung-gedung pencakar langit harus di-copy-paste konsepnya untuk (katanya) menunjang pariwisata di Bali. Bali tentu jauh lebih advance dari Dubai dalam hal olah rasa. Dubai menjual wisata hedonisme dan materialisme, sedang Bali menjual keramahan budaya dan integrasi adat dengan lingkungan yang tentunya akan lebih menjamin keberlanjutan baik dari sisi ketahanan sosial maupun alam nya.

Tapi bagi investor dan kepentingan kapitalisme global, konyol adalah hal yang wajar selama dengan kekonyolan itu mampu mendatangkan keuntungan pribadi yang tidak terkirakan. Bukankah praktik institusi pemerintah yang seharusnya menjalankan mandat negara menjamin dan melindungi rakyatnya justru berbalik menjadi kaki tangan pengusaha dalam memuluskan proyek-proyek adalah kekonyolan yang kerap ditemui di negara kita?

Bali yang sedemikian lengkap dan siap perangkat sosialnya serta jam terbang pengalamannya dalam hal pariwisata saja masih harus berjuang mati-matian menolak kekonyolan reklamasi Pantai Tanjung Benoa, apalagi dengan Lombok yang sebagai gadis perawan dalam pariwisata Indonesia.

Melewati jalan sepanjang Pantai Mandalika dan Pantai Tanjung Aan, pikiran saya membayang. Bagaimana halnya jika sebelum semua gawe berkaitan dengan KEK ini dieksekusi, sekolah pariwisata sudah berdiri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya blueprint tentang pemetaan jumlah penduduk lokal akan bekerja dimana atau memiliki usaha apa, bagaimana aksesibilitas ruang publik, bagaimana harmonisasi mata pencaharian lokal dengan jenis usaha baru, bahkan bagaimana memfasilitasi lingkungan alam sekitar dan menjaga kelestarian satwa lokal.

Ada yang membantah saya dengan mengatakan bahwa penduduk lokal kurang kreatif dan kurang minat untuk ikut dilibatkan dalam proyek besar ini. Bahkan cenderung mengatakan bahwa penduduk lokal malas untuk bekerja. Padahal sungguh tidak. Ketika berkesempatan melihat aktivitas penduduk lokal dari atas Bukit Merese, saya kembali disadarkan bahwa ini bukan masalah malas tidak malas.

Pernyataan kaum ‘pendatang’ yang mengatakan bahwa masyarakat tidak kompatibel dengan kemajuan adalah pernyataan timpang yang memandang sisi kemajuan adalah potret modernitas yang ditawarkan seperti konsep perkotaan. Bagaimana mungkin dikatakan malas, jika tebing-tebing tinggi dan curam itu penuh dengan ladang jagung, atau rawa-rawa tepi pantai itu ramai dengan ternak sapi yang jumlahnya sampai puluhan?

Kesimpulan saya justru terbalik. Bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat yang tahu benar menikmati hidup. Makan seperlunya dan ‘berwisata’ sewajarnya. Mereka tahu Tuhan tidak menciptakan yang serupa seperti indahnya bukit-bukit dan pantai di Lombok sehingga mereka tidak perlu susah-susah merekayasa pariwisata dengan gedung-gedung bertingkat atau bahkan sampai pusing melamar untuk membersihkan bekas-bekas sepatu wisatawan di lantai-lantai marmer sebuah hotel.

Mari kita sejenak berandai-andai. Tidak mungkin kan tiba-tiba pemerintah pusat yang kadung janji dengan investor-investor itu menghentikan proyek dan mau sejenak mengambil waktu berpikir pengembangan seperti apa yang sebaiknya dilakukan. Maka yang bisa saya ajak kepada pembaca adalah berandai-andai. Mumpung gratis. Saya tidak mengajak Anda untuk membayangkan bahwa proyek Mandalika ini dibatalkan, sebab itu hal yang mustahil.

Bayangkan saja bahwa Mandalika yang akan dibangun itu adalah Mandalika yang memberikan ruang bagi area wetland (lahan basah rawa tepi pantai) yang asri, yang juga memberikan tempat tak hanya bagi flora fauna asli, tapi juga perkembangan pendidikan sains yang bisa dijadikan ruang publik. Masuk dan belajar tanpa tiket. Toh juga malah memberi added values bagi penonton Moto GP.

Atau bayangkan ada sekolah pariwisata seperti STP Bali yang juga mempunyai satu hotel khusus di kawasan KEK tersebut untuk praktek siswa nya. Atau lebih ekstremnya, ada insentif khusus untuk membangun local blend cottage, di mana dalam satu desa dibuat alternatif penginapan yang dikelola oleh masyarakat desa sehingga wisatawan tak hanya mendapatkan opsi untuk tinggal di penginapan bintang empat atau lima pinggir pantai. Sekaligus dibuat transportasi lokal desa yang menjamin aksesibilitas antara desa-desa penyedia cottage dengan KEK Mandalika.

Andai-andai saya yang terakhir adalah adanya ruang-ruang workshop baik kebudayaan maupun olahraga di Mandalika. Tidak mungkin sirkuit Moto GP akan dipakai dengan mekanisme 24/7 dalam setahun. Jeda kosong sirkuit Moto GP bisa digunakan sebagai wahana latihan dan workshop untuk pembalap-pembalap nasional. Ada sekolah khusus pembalap motor. Dan ketika hajatan besar Moto GP berlangsung, maka ada sharing session dari pembalap motor dunia di sekolah tersebut. Juga ruang kebudayaan yang akan menjadi public arena dan dapat diakses penduduk sekitar.

Membangun kawasan ekonomi khusus bukan berarti membangun eksklusivitas, di mana ada tembok besar yang mencegah ‘keterbelakangan’ kebudayaan lokal mempengaruhi proses bisnis ‘kebudayaan internasional’. Mandalika adalah contoh dari sekian ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam proses perencanaan wilayah. Masih banyak program-program kemajuan justru bernilai kontra produktif dalam merekonstruksi kesejahteraan masyarakat. Alih-alih memberi dampak langsung, terkadang program pengembangan wilayah justru mengorbankan kebudayaan dan struktur sosial lokal yang telah bertahun-tahun berkembang di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah seharusnya bisa menerjemahkan lebih arif dari sebuah program nasional dengan memperhatikan muatan-muatan lokal baik dari kearifan budaya masyarakat setempat maupun habitat ekologi nya. Bukan sekadar menjadi eksekutor dari program pemerintah pusat tanpa melakukan self critique kepada program yang akan dijalankan di wilayahnya.

Pemerintah daerah bukan sebagai bankir yang hanya sibuk mencari investasi, yang jika tidak diawasi dan direncanakan dengan baik, justru berbalik menjadi sarana eksploitasi baik bagi alam NTB ataupun manusianya. Kemajuan adalah kesetaraan dalam mendapatkan akses yang layak terhadap keterdidikan, modal, aktivitas ekonomi, dan bahkan hiburan. Paling tidak definisi itulah yang terlintas ketika saya menulis tulisan ini.

Tembagapura, 2021