Politisi Amerika Berguru pada Indonesia

Dalam banyak hal terdapat kemiripan antara struktur tata negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Misalnya, keduanya sama-sama menganut sistem Presidensial, di mana Presiden berlaku sebagai Kepala Pemerintah dan sekaligus Kepala Negara, sehingga praktis menjadi orang nomor satu yang paling berkuasa di seantero negeri. Kemudian ada lembaga perwakilan rakyat (Indonesia – DPR, Amerika – House of Representatives) yang diisi oleh wakil dari partai dan dipilih pada saat pemilu. Kemudian ada satu lagi lembaga perwakilan yang berisi wakil dari daerah atau negara bagian (Indonesia – DPD, Amerika – Senate). Para senator ini juga dipiilh secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah tertentu.

Kemiripan itu mungkin terjadi karena para cendekiawan kita yang merancang struktur tata negara itu memang berguru pada Amerika. Mereka memahami betul salah satu kearifan tingkat tinggi bangsa kita, yaitu ajaran Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwat. Para pemimpin kita selalu siap belajar, menyerap, dan mengadopsi apa saja yang datang dari luar walaupun tentu dengan penyesuaian di sana-sini sesuai dengan kepribadian bangsa, dan tentu saja selera dan kepentingan mereka. Sehingga hasil adopsi sistemnya kadang berubah total esensinya walaupun secara bentuknya sama.

Misalnya, DPD di negeri kita praktis adalah lembaga yang tidak memiliki wewenang apa-apa. Padahal di Amerika, Lembaga Senat dipandang lebih bergengi dan berpengaruh dibandingkan House of Representative. Sementara itu DPR menjadi lembaga yang sangat berkuasa karena semua keputusan strategis pemerintah harus dikonfirmasi oleh DPR, termasuk urusan yang paling penting yaitu soal duit anggaran.

Akan tetapi saya melihat sekarang yang terjadi adalah trend kebalikannya, yaitu politisi Amerika berguru pada Indonesia. Beberapa tahun ini saya secara amatiran mengikuti perkembangan politik di Amerika, dan sekarang kita bisa berbangga karena politisi negara maju seperti Amerika akhirnya menyadari keunggulan negara kita dan kemudian memutuskan untuk meniru kita dalam banyak hal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari hal yang mendasar, seperti misalnya pembedaan antara negara dan pemerintah. Politisi Amerika sekarang menyadari bahwa ketidakjelasan beda antara negara dan pemerintah itulah yang mesti diterapkan karena ternyata paling menguntungkan. Siapa yang sedang memerintah dan berkuasa sekarang, itulah negara. Sehingga institusi negara dan mesin birokrasi juga akan mengabdi kepada kepentingan penguasa, bukan pada aturan perundangan yang telah disepakati bersama. Namanya juga masih belajar, jadi masih belum selihai dan sempurna prakteknya seperti kita. Tetapi paling tidak sudah ada tanda-tanda mereka mengarah ke situ. Ini terlihat dari misalnya perilaku Presiden Amerika yang terlihat hanya memperjuangkan kepentingan golongannya, dan bukan lagi faktor pemersatu bangsa. Ini persis seperti yang diajarkan oleh salah satu pemimpin kita yaitu bahwa presiden adalah petugas atau kepanjangan tangan dari partai.

Media sosial Amerika juga sama ramai hiruk pikuk dan beracunnya dengan kita. Polarisasi antara kaum yang mengklaim dirinya sebagai konservatif dan kaum liberal sedemikian tajam sehingga merusak bahkan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Ayah anak menjadi tidak bertegur sapa, dan suami istri bercerai gara-gara perbedaan pandangan politik. Masing-masing hidup dalam ruang tertutup kebenarannya sendiri-sendiri yang memantulkan hanya suara-suara yang mereka ingin dengar, tanpa kemungkinan untuk mendengarkan versi kebenaran lain. Akan tetapi pegiat medsos Amerika masih kurang kreatif dibanding kita, sehingga tidak mampu menemukan (dan sepakat) nama yang pas untuk para pendukung masing-masing kubu. Tidak seperti di kita, ada sebutan kampret dan kecebong, di sana paling dikenal hanya sebutan Trumper dan anti/never Trumper. Mereka masih perlu belajar banyak soal kreatifitas dari kita.

Dan yang paling mutakhir adalah pelajaran tentang bagaimana sebaiknya menyikapi hasil pemilihan umum. Lebih dari sebulan setelah hari pemilihan, Trump masih belum mengakui kekalahannya. Tim hukumnya masih berusaha di jalur hukum untuk mengubah hasil pemilihan dengan mengajukan berbagai macam gugatan ke pengadilan. Mereka menjanjikan bukti-bukti yang sangat masif akan adanya kecurangan pemilu. Walaupun sejauh ini hanya pepesan kosong, dan materi gugatan itu banyak menjadi bahan tertawaan di Amerika seking absurd-nya.

Saya jadi ingat dengan kejadian serupa pada pemilihan presiden tahun 2019 di negeri ini. Salah satu kandidat mengklaim kemenangan signifikan berdasarkan hasil hitung internalnya dan bersujud syukur. Ketika hitung suara formal menunjukkan hasil sebaliknya, beliau menolak menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke MK dengan menjanjikan bertruk-truk bukti kecurangan pemilu. Tak satu pun truk pernah nampak batang moncongnya di halaman parkir pengadilan.

Masih saya tunggu apakah Amerika sudah mengerti sepenuhnya inti dari apa yang politisi kita ajarkan. Yaitu tentang apa yang sesungguhnya terpenting dari kehidupan ini. Bahwa ideologi, partai, program kerja, dan semuanya itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, dengan jalur yang paling efektif yaitu kekuasaan. Tentu ada efek dampak sampingannya, yaitu akses ke kekayaan, tetapi itu memang sudah sewajarnya. Bagaimanapun mengabdi kan juga perlu ada imbalannya. Jadi kepentingan bangsa dan negara adalah di atas segalanya termasuk gengsi dan harga diri, sehingga perseteruan harus diakhiri dengan guyub rukun. Dan itu nanti perlu dibuktikan dengan langkah nyata misalnya dengan calon presiden yang kalah legowo menjadi pembantu presiden terpilih, minimal menjadi menteri pertahanan.