Perahu Kita Memang Sudah Retak

Sebuah perahu terhuyung-huyung di lautan lepas dan penumpang di atasnya saling lempar ketus. Mereka ini bukan saja adu argumen menentukan ke arah mana seharusnya perahu itu dilayarkan, melainkan juga saling baku hantam ingin merebut kendali utama navigasi.

Saking alotnya berdebat serta bergesekan fisik, mereka akhirnya memutuskan mempreteli papan kayu. Mereka berlayar berserakan meski berlandaskan papan kayu yang ringkih dan mudah diterpa angin kian kemari. Belum selesai masalah, sebagian orang malah berkongsi, menyepakati untuk merebut papan kayu lainnya.

Akhirnya keributan itu meruncing kembali. Mereka masih saja tak menyadari bahwa tubuhnya praktis terjebak di tengah lautan lepas dengan angin yang ganas. Gambaran ini hendak menunjukkan betapa mengerikannya situasi pelayaran tanpa kehadiran kepemimpinan.

Barangkali di sana ada pemimpin, namun belum tentu memiliki kepemimpinan. Yang ada mungkin orang yang ingin menguasai navigasi. Nahasnya lagi tiap orang saling menaruh curiga, sehingga peristiwa yang terjadi justru bagimu arahmu, bagiku arahku, tapi yang benar versiku.

Padahal, tahun 1995, Cak Nun sudah mewanti-wanti, “Perahu negeriku // Perahu Bangsaku // Jangan retak dindingmu.” Penggalan bait ini saya kutip dari lirik lagu Perahu Retak yang ditulis Cak Nun untuk dilagukan Franky Sahilatua dengan langgam Country. Tiga tahun sebelumnya, Perahu Retak sebelum dikristalkan sebagai lirik, ia merupakan “Lakon Tradisi” yang mengisahkan perselisihan Jawa-Islam di awal Kerajaan Mataram pada abad ke-16.

Kendati berbeda konteks, Perahu Retak sebagai lirik ataupun lakon sama-sama memboyong refleksi kritis terhadap perseteruan di antara pemimpin yang saling baku hantam mempertahankan kebenaran versinya sendiri. Ironi, memang. Selama lima abad ternyata peristiwa semacam itu terus berulang dengan reproduksi kekuasaan politik berdasarkan langgamnya masing-masing.

Sialnya, kita hari ini masih terkungkung oleh wacana itu, meskipun upaya “memperalat” dan “diperalat” hanya bertukar giliran saja. Tinggal menunggu momen pas. Apa sebenarnya yang mempertautkan orang — kok tega — untuk merekayasa politik itu? Kalau kita membaca alur sejarah dengan dinamika perebutan hingga pertumpahan darah, maka kita segera menemukan: keserakahan [yang] dituhankan!

“Tanah pertiwi // Anugerah Ilahi // Jangan ambil sendiri // Tanah pertiwi // Anugerah Ilahi // Jangan Makan sendiri.”

Penggalan lirik ini menyisakan tanda tanya, mengapa “mengambil” dan “memakan” acap kali dikaitkan dengan diri sendiri?

Tidakkah ia merasa dengan mementingkan diri sendiri melalui mekanisme eksploitatif yang sangat rakus, bukankah justru itu satu langkah menuju kehancuran? Fase pertama menghancurkan martabat sendiri, fase kedua mengkhianati tanah pertiwi.

Pada analogi melucuti papan kayu demi memenuhi egoisme diri sendiri, perahu yang seharusnya dapat mengantarkan penumpang sampai tujuan malah terpecah-belah sekaligus terhenti di lautan lepas. Terbesitkah di benak mereka akan mara bahaya mementingkan diri sendiri? “Aku heran, aku heran // Satu kenyang, seribu kelaparan.”

Politik Panggung Sandiwara

Siapa dalang, siapa wayang, dan siapa penggelar acara? Dalam pertunjukkan wayang semalam suntuk, agaknya jamak orang mengabaikan dan cenderung tersedot kepada alur kisah yang dimainkan seorang dalang. Di balik itu kita melupakan segi teknis, proses sebelum, dan selama pagelaran itu dihelat.

Sang empunya acara mengundang dalang berikut pelbagai perangkat instrumentalnya seperti sinden, gamelan, dan pengrawit. Pihak pengundang atau pemilik acara ini berposisi penting karena intervensinya memungkinkan pagelaran wayang dibubuhi simbol maupun narasi yang sesuai ideologi pemesan.

Tahun 80-an, bahkan jauh sebelum itu, pagelaran wayang bila digelar di acara-acara politik kerap kali mengusung garis besar halauan partainya.

Kisah Mahabarata maupun Ramayana yang sejak awal menjadi pakem kisah pewayangan kian lentur dan berangsur dinamis menyesuaikan pemesanan. Selain narasi yang bersifat carangan, penanda paling kentara, semisalnya, tertempel di badan Gunungan, bentuk wayang yang sengaja diserupakan tokoh politik secara spesifik, sampai nyanyian pensinden dengan bubuhan jargon politik tertentu.

Sekali lagi, banyak orang hanya tertuju kepada isi cerita ketimbang politik penciptaan seni pertunjukkan. Orang hanya terhenti kepada karakter wayang yang mempunyai perangai khasnya masing-masing, sementara karakter itu praktis dikendalikan seorang dalang. Seherois apa pun karakter wayang, seberapa magis blencong dihidupkan, dan seberapa tegas gunungan ditancapkan, andaikata tak dikendalikan dalang itu semua tak berarti apa-apa.

Tapi bukan berarti dalang satu-satunya pihak yang mengendalikan. Sebagai pemain sentral, ia memang punya otoritas kuat atas jalannya cerita. Namun, sebagai seorang individu dalang tak berarti bebas nilai politik. Ia selalu berada di dalam kendali sang empunya acara.

Dalang diundang bukan sekadar untuk menggelar tragedi dan ironi kehidupan melalui wayang, bukan pula melalui instrumennya hanya untuk menunjukkan nilai-nilai “pendidikan karakter” — menurut saya, lebih dari itu: dalang berada di tengah ketegangan perebutan intervensi.

Dalang memang seorang pimpinan pagelaran wayang, namun di hadapan pasar ia tak ubahnya seperti petugas untuk memenuhi keinginan sang pengundang. Sandiwara politik lewat figur wayang yang dibawakan memang menarik penonton. Tapi sandiwara politisasi atas pertunjukan wayang tak kalah memikat.

Pagelaran wayang sebagai seni pertunjukkan ini saya baca dari sudut pandang industri budaya. Sebagaimana sebuah industri, sandiwara politik ini juga mencerminkan pelbagai lapisan ranah “kepemimpinan” — entah itu skala lokal, nasional, regional, dan internasional. Memisahkan satu sama lain berarti ahistoris terhadap kenyataan. Sejarah negara-bangsa Indonesia pun, suka tidak suka, disadari atau tidak disadari, berada di tengah ketegangan itu.

Sepuluh Revolusi?

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, jargon “Revolusi Belum Usai” dipidatokan terus-menerus. Pita kaset pidatonya diudarakan, terutama, melalui pesawat radio. Kalimat-kalimat Soekarno memang mengandung imperatif untuk jangan lengah terhadap keadaan yang masih dirundung paceklik.

Harga bahan pokok membumbung, jurang kemiskinan makin menganga. Sebagian mendukung tapi banyak pula yang mencibir. Rakyat tetap harus makan dan buih pidato tak akan mengenyangkan. Tapi kita tahu belakangan biaya atas revolusi itu meruncing menjadi pertumpahan darah di antara sesama bangsa Indonesia. Lagi-lagi kita mesti membaca peristiwa itu dari lapisan ketegangan global.

Pada 10 Revolusi Jokowi yang diuraikan Cak Nun, tiap kalimat selalu diwali dengan penegasan “sekarang saatnya Jokowi” dan saya akan memperbincangkan poin enam serta tujuh. Meskipun seluruh butir di sana bercorak sama, yakni mendorong presiden agar mengambil sikap tegas, lekas, dan tangkas, namun saya kira intisari “menjangkar persatuan dan kesatuan” serta “wawasan futurologis” penting dibicarakan. Setidaknya dua argumentasi sebagai berikut ini.

Pertama, selama pandemi Corona berlangsung, pemerintah Indonesia termasuk lamban merespons. Pada awal Covid-19 menyebar ke Asia Tenggara, bahkan Menteri Terawan menyepelekan virus yang datang dari Wuhan tersebut. Ia mengatakan virus itu tak akan menular dan menyebar di Indonesia karena iklim tropisnya. Pernyataan miring ini diperparah dengan langkah seremonialnya yang malah memberikan “medali” Duta Corona.

Langkah itu jelas jauh panggang dari api. Manakala situasi global dirundung Corona, seharusnya langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menekan angka kematian dan penularan, malah menteri kesehatan itu menggelar acara serampangan.

Keadaan ini terus berlanjut sampai pemerintah tak berniat mencabut rencana Pilkada di akhir tahun, walaupun organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah telah resmi memberikan alaram. Corona memang semenjak awal disikapi semena-mena. Angka-angka kematian terus melonjak tiap harinya, sementara pemerintah agaknya hanya melihatnya sebatas kenaikan statistik. Bukankah di balik angka itu terpampang manusia dan kemanusiaan?

Hari ini persatuan dan kesatuan masyarakat kita memang sedang diuji. Bukan hanya oleh keadaan pandemi, melainkan juga kebijakan pemerintahan kita sendiri.

Bila pemerintah hanya berfokus kepada kebijakan populis segelintir elit, terlebih berpihak semata kepada pertumbuhan ekonomi tanpa menitikberatkan khususnya distribusi keadilan sekaligus pemerataan kesejaherataan masyarakatnya (selama pandemi), “…membuat kejutan kepada dunia dengan menyalip di tikungan sejarah” — poin enam — hanya akan menjadi pepesan kosong.

Kedua, masih berpaut erat dengan poin sebelumnya, kecerdasan dan wawasan masa depan yang menjangkau sesuai sangkan-paran, seperti halnya dicatat Cak Nun, hanya akan tertunaikan jika terpenuhinya kepemimpinan nasional. Masalahnya adakah kepemimpinan nasional di tengah cengkeraman oligarki?

Tentu saja ada walau corak kepemimpinan macam ini cenderung dikendalikan oleh segelintir elit yang justu tak menampilkan diri di hadapan publik. Kendati di belakang layar, intervensinya menundukkan kekuasaan status-quo yang sedang berlangsung.

Beranikah presiden terpilih keluar dari cengkeraman itu? Saya sendiri meragukannya bukan karena ia tak kuasa untuk keluar, melainkan dirinya sendiri telah menjadi bagian inheren semenjak transaksi politik diteken di awal kepengurusan negara. Saya menduga siapa pun yang menjadi orang utama di negeri ini, maka akan sukar ia keluar dari cengkeraman agensi itu.

Tiba-tiba saya teringat penggalan tulisan Cak Nun bertajuk Jangan Retak Dindingmu (1996) “utuhnya politik adalah terjaminnya demokrasi dan batas-batas otoritas kewajiban.” Mengaburkah garis batas otoritas di level regulasi pusat, sehingga bahaya laten oligarki masih tumbuh subur?

Semoga saya salah.