Amanat Penderitaan Corona

Mungkinkah ada orang (manusia) yang bukan dokter atau iImuwan modern yang bisa menyembuhkan orang dari sakit Covid-19? Mungkinkah, entah tabib, entah dukun, entah tukang pijat, entah ahli herbal, entah “wong pinter” atau “wong tuwa”, tapi bukan dokter atau profesional modern yang bisa menyembuhkan pasien Corona? Andaikan mungkin, bagaimana prosedur untuk mengakui bahwa seseorang yang bukan dokter atau ilmuwan modern bisa menyembuhkan orang yang terjangkit SARS-Cov-2 atau virus dan penyakit apapun?

Siapa yang berhak mengakui, mengatakan dan menyatakan bahwa seseorang itu bisa mengantarkan orang sakit menjadi orang sembuh? Siapa pula yang berhak mengesahkan bahwa seseorang itu sudah sembuh atau masih sakit? Apakah engkau sudah sembuh kalau dokter mengatakan engkau belum sembuh? Siapakah di muka bumi, di abad 20-21 ini yang berkuasa atas sehat, sakit dan sembuh? Siapa atau institusi kekuasaan apa yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Sakit atau Sembuh?

Dulu di zaman Kalingga, Ratu Saba, Kediri, Majapahit bahkan Mataram Islam, kalau ada penduduk sakit, ke mana dia berobat? Bangsa Jawa dan bangsa-bangsa lain di Nusantara tidak punya sejarah tentang penanganan kesehatan dan pengobatan orang sakit. Arya Penangsang yang ususnya ambrol oleh kerisnya sendiri karena Gagak Rimang kudanya yang tak terkendali karena bernafsu kepada kuda yang dinaiki oleh Raden Sutawijaya, tidak tertolong karena belum ada dokter bedah di Jipang atau Pajang ketika itu.

Baru ketika ada dokter orang Jawa dr. Mas Asmaoen di dekade akhir kolonialisme Belanda di Indonesia, orang sakit punya kemungkinan untuk dirawat dan diobati. Itu pun dr. Asmaoen praktiknya di Belanda, sesudah di Jerman, sehingga orang sakit di Pulau Jawa tidak bisa menemukan tempat praktiknya. dr. Marie Thomas, Dokter pertama bangsa Indonesia juga pernah ke Jakarta hanya mampir. Jadi penduduk Nusantara relatif baru mengenal pengalaman pengobatan pada tahun-tahun menjelang Kemerdekaan 1945.

Sungguh menderita suatu bangsa yang berabad-abad hidup dengan ratusan Raja berganti-ganti, tidak pernah mengalami pengobatan. Karena yang sekarang kita sebut pengobatan haruslah dokter pelakunya.

Atau tatkala Rasulullah Muhammad Saw mengalami demam panas luar biasa yang orang lain insyaAllah tak akan bertahan hidup gara-gara oleh seorang Ibu-ibu Yahudi disuguhi makanan kaki kambing depan kiri yang sudah dibubuhi racun – ke dokter siapa Kanjeng Nabi berobat? Meskipun Ibnu Sina atau Avicena dikenal sebagai cikal bakal Ilmu Kedokteran, tetapi kalau memakai mindset sakit-sehat sekarang ini, Ummat Islam juga selama berabad-abad tidak pernah mengalami pengobatan, meskipun mungkin mengalami kesembuhan.

Profesi “Dukun” atau “Tabib” saat-saat ini adalah pelaku sosial yang sangat direndahkan martabatnya. “Dukun” adalah kosakata kutukan dan ejekan yang luar biasa merendahkan. Kasusnya bukan hanya kompetisi antar pekerja pengobatan yang secara mutlak dimenangkan oleh Dokter dan Ilmu Kedokteran. Kalau diteliti dan digali, ini juga kasus kekuasaan, politik ilmu, politik perekonomian, salah satu sisi kapitalisme modern, bahkan ini juga kasus teologi atau kasus Tauhid.

Kalau dalam sejarah Islam ada persaingan atau percaturan antar madzhab atau aliran penafsiran atas khasanah akar Islam yakni Al-Qur`an dan Hadits, maka dengan kasus terminologis yang sama sesungguhnya ilmu kedokteran modern adalah sebuah fiqih madzhab yang berkuasa mutlak di zaman modern. Tidak semua masyarakat dikuasai oleh fiqih madzhab modern ini, tetapi secara resmi masyarakat tidak akan pernah mengakui fiqih madzhab yang lain.

Saya selama berinteraksi dengan masyarakat, khususnya Jamaah Maiyah, sering diperlakukan sebagai semacam “Dukun”. Tetapi itu peristiwa budaya dan personal. Kalau diminta menandatangani Surat Resmi untuk mengakui saya sebagai “Pengobat”, insyaAllah tak akan ada seorang pun yang akan bersedia. Meskipun setiap malam di Maiyahan saya harus meniup (“Dukun Suwuk”) ratusan botol air, memeluk tubuhnya supaya ada transfer energi dan hidayah, menempeleng pipinya, mengethak (memukul dengan buku jari) kepalanya, atau meludahi mulutnya.

Dan saya juga tidak anti-dokter. Di Maiyah kita punya dokter-dokter mumpuni, bahkan tingkat internasional. Saya juga tidak pernah menolak diagnosis dan terapi mereka, demi silaturahmi dan penghormatan kepada niat baik dan hasil ijtihad ilmu mereka. Tahun 2003 saya diklaim hanya akan hidup paling lama 3,5 bulan lagi. Kemudian Allah mendadak menyembuhkan saya, dan teman-teman Dokter tidak mengingkari kesembuhan saya itu meskipun tidak ada penjelasan medis dari ilmu kedokteran mereka sampai hari ini.

Di luar itu, saya juga melihat bahwa teman-teman Dokter Modern itu sebenarnya di dalam diri mereka terdapat dimensi bahwa mereka juga “orang Indonesia” atau “Orang Jawa” atau “Orang Islam” serta dimensi-dimensi lain yang sebenarnya tidak kompatibel dengan dimensi “Dokter” mereka. Di dalam acara “Ijazah Maiyah I” yang diselenggarakan oleh Bangbang Wetan, seorang Dokter Maiyah yang menyerahkan kepada “Dukun” Delanggu berpidato: “Sesungguhnya beliau inilah pelaku mainstream pengobatan dan penyembuhan, sedangkan saya sebagai Dokter berposisi alternatif”.

Di Maiyah terdapat pola keluasan berpikir yang bisa “mendamaikan” potensi sentimen antara Ilmu Kesehatan Modern dengan yang tradisional. dr. Ade Hasman Bontang Kalimantan, aktivis IDI, pun menulis tantang hal-hal yang menyangkut “cara hidup sehat” saya, dengan sangat hati-hati dan bijaksana — karena harus melandasi isi bukunya itu dengan keluasan yang lembut dan kelembutan yang luas.

Tulisan ini juga tidak mengarahkan apapun untuk berpihak kepada yang mana. Kalau kita kembali ke deraan Covid-19 sekarang ini, yang justru sebaiknya dipaparkan adalah fiqih madzhab kedokteran itu pun cenderung diabaikan oleh langkah-langkah kekuasaan Pemerintah RI dalam menangani Covid-19. Jadi gampangannya, kekuasaan ilmu kedokteran modern di Indonesia kalah dari kekuasaan politik dan pamrih-pamrih ajaib para pejabat puncak NKRI. Sudah berkali-kali para dokter, secara personal maupun institusional mengeluhkan kenyataan bahwa Pemerintah RI kurang mempercayai para ahli di bidang yang mereka sedang tangani. Di tulisan sebelumnya sudah juga saya teruskan keluhan Dokter mengenai “politik PCR” dll.

Terakhir kita membaca uraian teman-teman Dokter:
“Lambannya proses pengujian sampel pasien oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan, masih menjadi persoalan serius yang dialami para dokter dan ahli biologi. Padahal proses itu bisa dipersingkat andai Kemenkes tidak mengeluarkan aturan berbelit pengujian sampel yang harusnya bisa keluar dalam waktu 1×24 jam.

Kelambanan ini juga diperparah dengan kapasitas pengujian dan uji sampel yang masih sangat terbatas. Imbasnya, para dokter di lapangan menanggung risiko karena mereka berada di garda terdepan penanganan wabah Covid-19. Kami mewawancarai para dokter dan ahli biologi untuk membedah problem penanganan Covid-19 di lapangan. Mereka mengeluhkan hal yang sama, yakni kurang efisiennya uji laboratorium yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Problem lain yang masih terjadi ialah minimnya transparansi data oleh pemerintah. Padahal, keterbukaan itu menjadi kunci para Dokter dan peneliti untuk bertindak mencegah penyebaran wabah.

Benarkah pemerintah benar-benar terbuka membuka data untuk mencegah penyebaran wabah virus Corona?”

Ini semacam bagian dari teks “Amanat Penderitaan Rakyat” karena Corona. Kita sebut gampangnya “Amanat Penderitaan Corona” saja, meskipun harus berpikir lipat, karena justru Corona sumber deritanya.

Sungguh malang nasib rakyat Indonesia. Mau bersikap seperti Shalawat Asyghil “Sibukkan orang dhalim dengan orang dhalim, ya Allah, keluarkan kami dari lingkungan mereka dengan selamat” — tidak bisa juga. Rakyat kena virus, kena dampak ekonomi, kena dampak kebosanan budaya, kena dampak disinformasi dari pihak yang berposisi bertanggung jawab kepada mereka.

Rakyat Indonesia mengalami bertubi-tubi tekanan, kebingungan, musibah, ketertindihan, keterjepitan, dan tetap saja tidak mau mendengarkan nasihat “hati-hati memilih pemimpin”. *****