Tahun Simalakama Politik
Bulan ini, tepat 30 tahun yang lalu, September 1989, belasan ribu penduduk Jerman Timur di bawah rezim pemerintahan komunis Walter Ulbricht tumpah ruah ke jalan raya meneriakkan “Wir wollen raus!” (Kami mau pergi!) ke Jerman Barat. Demonstrasi besar inilah yang menjadi titik awal Revolusi Damai, meskipun tetap saja banyak nyawa melayang, pemicu runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989, dan menandai momentum reunifikasi Jerman di era Helmut Kohl, kanselir Jerman terlama di abad 20.
Di tanah air, bulan September tidak bisa dilepaskan dari memori kelam bangsa Indonasia yang harus melewati peristiwa G/30S 1965 dan seluruh tragedi yang melingkupinya. Bahkan, akibat panjang dari tragedi 65 ini, Profesor Martin van Bruinessen, seorang fisikawan dari universitas Utrecht di Belanda yang kemudian hijrah ke Antropologi dan banyak meneliti Islam di Indonesia menyebut, “the deepest cultural and political divide in Indonesian society, and the one invested with most emotion and mistrust, is that between Islam and Communism”.
Dua lintasan peristiwa sejarah ini adalah peristiwa politik yang polanya akan terus berulang dan paralel di banyak tempat di muka bumi. Keduanya menyisakan pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan, mengapa politik selalu diwarnai pertumpahan darah?
Padahal, jika kita mau kembali ke akar katanya, politik, dari bahasa apa saja di dunia, hampir semuanya mendenotasikan sesuatu yang positif. Bahkan, ketika kami ambil kata Politaek sebagai upaya satire menggabungkan kata poli (banyak), dan taek (kotoran ayam), untuk sekedar meyakinkan bahwa politik memang berkonotasi kotor, upaya itu sia-sia belaka. Pasalnya, Politaek dari bahasa Basque, sebuah kawasan semi otomom di timur laut Spanyol yang memiliki struktur bahasa sangat unik, tetap saja artinya adalah nice people, orang baik.
Dari sini, nampaknya memang tidak ada alasan untuk bersuudzon dan mengkambinghitamkan politik terhadap semua tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia.
Dengan sedikit saja upaya ndandani pikir, menengok kembali hakikat politik sebagai instrumen untuk menghasilkan policy (kebijakan), yang implementasinya harus dikawal oleh police atau polisi (penjaga keamanan dan stabilitas publik), dengan harapan dan tekad yang kuat untuk membangun kehidupan kolektif yang lebih polite (penuh etika), kita akan sampai pada sebuah kesadaran baru tentang hikmah, iman, dan keindahan.
Bukankah ketiganya adalah esensi ajaran Islam? Bahkan kami yakin saudara-saudara kami yang di luar Islam pun pasti sepakat bahwa ketiga nilai ini yang seharusnya menjadi patokan berpolitik. Artinya, semua yang di luar itu sebenarnya bukan politik. Jika ada pihak yang terbunuh, itu adalah pembunuhan. Jika ada kasus korupsi, itu hanya variasi dari pencurian. Jika ada penyuapan dan manipulasi, itu bentuk nyata kejahatan. Bukan politik.
Lalu, apa bisa politik kembali ke sangkan paran-nya dan berjalan tanpa pembunuhan, pencurian, dan kejahatan? Dan dalam dialektika manusia pasar, manusia nilai, dan manusia istana, dimana sebenarnya politik seharusnya diletakkan?
Bersama Pak Pipit Rochiyat Kartawidjaja, sahabat lama Mbah Nun di Berlin yang beliau adalah saksi sejarah dua peristiwa di atas, bahkan keluarga beliau menjadi korban dari tragedi 65, beliau juga kemudian dikenal sebagai sosok yang secara serius mendalami ilmu politik, menulis buku-buku politik, sekaligus menyebarkannya sebagai kebaikan seperti muasal katanya, Mafaza edisi kedua ini akan melingkar di Berlin, mencoba meruntuhkan tembok penghalang kejernihan berpikir dan me-reunifikasi tradisi ilmu mikir dan ilmu roso yang sudah semakin ditinggalkan oleh kaum intelektual modern, apalagi oleh para politikus yang hampir pasti tidak mengedepankan intelektualitas.
