Saling Memberi Ruang Perjuangan Antar Generasi Desa

“Anda dengarkan Cak Nun bicara, saya ndak tahu apik opo elek. Tapi satu-satunya tokoh yang bisa mengerti dan bergaul dengan orang-orang desa. Bukan kata-katanya, tapi perasaannya…” Kalimat Pak Tanto tentu, kita mafhum merdeka seperti kemerdekaan itu sendiri. Satu kalimat bersahutan dengan penggalan kalimat lain dan tiba-tiba melenting pada arah lain. Tapi kita paham maksudnya, sudah sejak lama kita tidak punya sosok yang bisa ngemong ati wong deso. Sehingga kebijakan-kebijakan mengenai desa yang ada sekarang, tak ada bedanya dengan proyek pemberadaban pada zaman politik etis mendominasi di Hindia-Belanda.

Dulu ada dana bantuan usaha pribumi, sekarang dana desa. Bisa bagus sekali bila yang menjalankan program mengerti hati perasaan wong deso, tapi apa iya? Presiden sampai menteri sekarang, adalah favorit kelas menengah perkotaan. Sosok sederhana bagi mereka harus seperti itu, ketok ndeso tapi kesadarannya middle class. Bukannya sederhana tapi malah sepele.

Bahkan era Hindia-Belanda rasanya masih mending. Setidaknya beberapa kaum konservatif di pemerintah Hindia (walau kalah suara) tetap punya kesadaran untuk tidak ikut campur dan menolak untuk mengubah adat pribumi. Apakah budaya pribumi akan terubah atau tidak, jadi bahan perdebatan sengit di birokrat kala itu. Perdebatan seperti itu bahkan tidak pernah ada lagi sejak NKRI katanya merdeka.

Bahasan kemudian sampai pula pada perkembangan komunitas manusia dari zaman ke zaman. Para hadirin mendapat oleh-oleh pertanyaan mengenai, “Milik siapakah tanah?” dan “Siapa pemegang saham NKRI?”. Kita bisa mulai mengkaji sebenarnya kapan status tanah dengan kepemilikan pribadi mulai disahkan. Itu jelas bukan dari kita sendiri, karena pada pedesaan-pedesaan Jawa-Nusantara umumnya, tanah selalu adalah milik komunal.

Perubahan dari hak ulayat ke tanah “yasa” yang menjembatani suburnya investor-investor US dan Eropa pada menjelang akhir 1800-an, memberi dampak besar pada kesadaran kita. Kita kemudian jadi buruh belaka, majikan-majikan tuan tanah tak jarang berselamur mitos mistis, ummat tak lebih dari massa manutan. Kehidupan desa dan cara pandang kita terhadap agama dan agamawan berubah berangsur-angsur sejak itu. Pecahnya 1965 juga dari sini dan kalau pada belakangan ini politik Jakarta kembali ribut soal apa definisi ulama, bisa kita telusuri dari sini pula.

Sekali lagi, Sinau Bareng adalah ruang untuk bertemunya antar generasi karena kita mengalami keterputusan sejarah berulang-ulang. Harus ada pertemuan seperti ini bila kita tidak ingin hilang arah sejarah.

“Anda jangan terlalu tergantung sama negara sekarang ini,” pesan Mbah Nun. Benarlah sebab negara sendiri menjadi satu makhluk asing yang juga tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. “Anda bukan bagian dari Indonesia. Anda adalah yang akan menyelamatkan Indonesia. Anda adalah generasi generik!”

Membahana tepuk tangan mendengar kalimat tersebut, merinding. Apakah karena saya kedinginan? Entahlah. Kemudian Mbah Nun berpesan, agar dalam mencari ilmu jangan menuntut untuk dapat buah yang matang tapi carilah benih. Dengan begitu, potensi untuk menjadi taman ilmu ada pada setiap orang.

Setiap batin adalah ruang tanam yang subur, yang akan menumbuh-suburkan tanaman lainnya. Bukankah Rumi bilang ulama itu seperti pohon teduh? Atau, saya lupa siapa yang berkata. Tapi dengan seperti itu, bukankah Sinau Bareng ini adalah pendadaran ulama-ulama muda? Ulama yang bukan atas dasar kriteria generasi usang yang hanya mempertahankan posisi sosial dan legitimasi keilmuan berdasar kitab-kitab masa lampau. Baca masa lampau, tapi jangan terjebak pada romantisme masa lalu.

Seorang penanya saat dibuka sesi tanya jawab, rupanya membaca detail-detail perjalanan hidup Mbah Nun. Dengan bahasa kromo beliau mengapresiasi, “Matur nuwun Cak Nun, matur nuwun”. Dan menyebut apa yang dilakukan oleh Mbah Nun pada masa Orba, pada Kedung Ombo, mendamaikan Madura-Dayak di Kalimantan. Apakah Poso juga disebut? Saya agak kurang jelas karena bahasa Jawa saya tidak lancar.