Para Jurnalis Bermartabatlah, Sedikit Saja

Di kampus saya dulu, Persma dan Mapala dianggap organisasi paling menyebalkan oleh mahasiswa awam seperti kami. Sedangkan lembaga perwakilan suara mahasiswa lebih kami anggap tidak ada saja. Kan saya juga awam karena jengah dan keluar dari atmosfer tak bermartabat semacam itu.

Rupanya jadi awam itu asik. Bisa menulis tanpa jadi Persma, bisa naik gunung tanpa di-Mapala-kan. Dan kesadaran itu berkembang, bahwa bisa kok jadi manusia Nusantara tanpa jadi followers NKRI. Di Maiyah, saya ketemu sedulur-sedulur sesama awam-sudra yang bermartabat, begitu itu menyenangkan.

Saya kira krisis martabat hanya di pers kasta kampus yang krisis martabat seperti itu. Rupanya mental cekeremes ini berlanjut sampai yang konon pers beneran. Lembaga perwakilan juga, mentalnya masih begitu saat sudah jadi anggota dewan. Jadi menteri, presiden, pimpinan pondok? Ah, rupanya tak berubah.

Kurangnya cadangan stok harga diri dalam gudang harta kerajaan batin, membuat orang mesti menunggangi kata-kata orang lain yang dianggap sosok, tokoh.

Names makes news. Itu berlaku dua arah, bisa untuk pesan yang sejak awal ingin disampaikannya sendiri, atau untuk membangun waham musuh bersama; mitos antagonisme. Agar tercipta rasa berharga dalam diri bahwa “Kaum kita sedang melawan sosok besar” waham David vs Goliath yang dibuat-buat. Yang kedua ini contohnya ya Bung proletar lebay saat kasus bandara itu. Padahal perjuangannya sangat luhur, tapi mentalnya tak jauh beda dengan yang dilawannya. Menyedihkan.

Di majelis-majelis pengajian mudah sekali kita dapati ketika murid bertanya pada sang guru bukan untuk menambah variabel pertimbangan pencariannya, tapi sekadar untuk mencorongkan pesannya lewat mulut kiainya. Sehingga kalau Sang Guru menjawab di luar ekspektasi dirinya, otaknya berputar untuk merasionalisasikan bahwa maksud sang guru itu adalah yang sejalan dengannya. Di mana mental kultus sosok berlaku, hal begini selalu terjadi. Si murid tidak jahat, dia hanya tidak cukup cerdas untuk memahami bahwa hatinya picik.

Di Maiyah kita berlatih untuk tidak seperti itu. Caranya? Harga diri mesti dibangun dulu. Sirri’, itulah kata orang Bugis. Pesanmu ya pesanmu, kata-katamu ya tanggung jawabmu, siap tarung ya siap babak belur berkalang tanah bersimbah darah. Jangan setengah-setengah kalau soal harga diri. Punya pemikiran? Punya pesan ya temukan medianya dan suarakan kalau memang harus. Ada atau tidak ada UUMD3, tak masalah. Asal siap tarung dan tanggung jawab. Gitu.

Dulu pada eranya, yang selalu dianggap sebagai media contong itu KOMPAS. Tapi kalau kita sedikit switch sudut pandangnya, hampir semua media massa mainstream juga berlaku contongers hanya dari sisi yang berbeda saja. Ini memang adalah mental yang lahir dari pernikahan tidak sah antara kurangnya harga diri dan mitologisasi sosok.

Jurnalistik sungguh pekerjaan mulia karena dia berjibaku dengan kebenaran. Tapi seperti segala yang berpotensi menjadi sangat mulia, ketika dia terpeleset, kehinaan yang menanti juga sangat menjijikkan. Jangan sampai jurnalistik negeri ini menjadi seperti itu. Kita memang tak bisa lagi berharap akan ada tulisan-tulisan yang mengubah wajah zaman, menggerakkan massa pada kesadaran baru semacam “J’Accuse…!”-nya Emmilie Zola yang masyhur ketika peristiwa The Dryefuss Affair.

Banyak variabelnya, selain kualitas penulis yang memang menurun, juga sekarang orang bisa lebih banyak memilih apa yang ingin dia baca. Air mata siapa yang berharga antara korban penggusuran atau penggusur yang disidang karena kasus mulutnya pedas tak terkontrol? Itu saja orang akan memilih menaruh simpati berdasar seleranya sendiri-sendiri sekarang ini.

Siapa Sengkuni adalah berdasarkan di kubu mana orang itu berada. Begitu pun siapa Pontius Pilatus dan siapa Al-Masih, pilihan sesuai versi pengotakan kubunya saja dan tentu sepaket dengan rasionalisasi pembenaran masing-masing pula.

Pekerjaan suci kaum jurnalis menjadi makin berat, jangan dinodai pula dengan kekurangan martabat. Itulah, kalau ditanya kenapa tulisan ini fokus pada wilayah pers, jurnalistik dan media massa? Karena sayang, sayang sekali tarekat bidang yang suci itu kalau ternoda.

Pernah sekali saya meliput demonstrasi, saya melihat beberapa fotografer tampak (seperti) berdoa. Duh mulia sekali kalau memang mereka berdoa mendoakan kebaikan semua pihak pikir saya. Rupanya saya benar dan salah sekaligus. Ketika saya tanya apakah mereka tadi berdoa, mereka mengiyakan. Tapi ternyata isi doanya adalah supaya lekas terjadi kericuhan kalau bisa berdarah-darah, supaya ada berita dan gambar menarik. Sudah picik seperti inikah kita? Sudah meratakah kegelapan dalam hati dan pikiran?

Maka arus kata ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang hingga awal menuliskan paragraf ini saya juga tidak memiliki jawabannya; Kenapa Mbah Nun? Kenapa Mbah Nun sering sekali terkena framing-framing berita contongers seperti itu?

Kenapa Mbah Nun yang, kalau orang ingin membangun mitos antagonisme ideologinya atau membangun waham “me vs world”-nya selalu merujuk mensalahkaprahi sosok Mbah Nun? Apa Mbah Nun seberkuasa itu? Melawan infrastrukturisme ya hajar presidennya atau pemodallah, dan dep-depan dong bukan nyangkem. Pada sisi ini saya kadang lebih mau apresiasi orang yang melakukan bom bunuh diri deh, at least bodohnya total sampai mati, ndak setengah-setengah kayak kaum ningrat-priyayi diskursus, aktivis wacana. Kalimat di paragraf ini kasar kata istri saya, tapi yah saya butuh sedikit pelampiasan untuk kejenuhan pada hal-hal macam begini.

Aslinya saya sebut nama dengan “F” word, tapi saya ganti. Kata istri saya yang mantan PU Persma di masanya itu, etika harus saya jaga walau emosi. Tulisan ini agak emosi memang.

Ada lho kiai-kiai yang jelas-jelas mendukung infrastrukturisme ala pemerintah sekarang entah bandara, pabrik semen dan sejenisnya. Ada lho sesepuh-sesepuh yang masuk ke dalam kubu-kubu fana pilihan politik yang jelas-jelas absurd. Kalau urusannya adalah jumlah ummat dan followers, Mbah Nun tidak punya akun medsos setahu saya. Dan banyak majelis lain yang punya anggota jauh lebih membludak secara jumlah daripada lingkar-lingkar Maiyah. Tapi kenapa pola mem-framing selalu berulang ke Mbah Nun? Sekali lagi, bukan soal citra diri Mbah Nun, tapi kasihan martabatmu sendiri. Kasihan anak-cucumu kalau harus tahu betapa tak berharga diri orang tuanya.

Kalau framing berita dikenakan pada tokoh publik yang masih sering tampil di media, politisi dan sejenisnya, kita tak perlu heran. Itu memang resiko pekerjaan. Tapi Mbah Nun sudah menjauhi keriuhan dunia, menep menepi di jalur jalan sunyi, walau bukan jadi petapa di goa-goa. Sebab Islam bukan agama petapa. Kenapa? Kenapa yang sunyi harus diusik?

Saya tidak memiliki jawabannya, dan saya sendiri juga masih terus mewaspadai diri jangan sampai menunggangi kesunyian Maiyah dengan hiruk-pikuk pikiran, dan olah kata saya sendiri. Karena saya pasti terjungkal oleh kecepatannya.

Istri saya baru saja berkunjung ke sebuah daerah yang masyarakatnya sangat mengagung-agungkan makam para wali. Sangat teguh beriman pada karomah-karomah leluhurnya (walau tidak masuk dalam rukun iman), tapi di satu sisi pemerintah daerahnya memasang iklan untuk menarik-narik, dan mengundang investor. Karomah para wali mungkin dirasa tidak cukup, investor jauh lebih sakti dan linuwih daripada para leluhur. Tak salah, tapi harga diri ke mana?

Ketika acara konfrensi pers di Rumah Maiyah Mbah Nun berpesan pada kawan-kawan jurnalis untuk nyicil, ikut menyumbangkan tulisan-tulisan yang membangun martabat, kedaulatan dan harga diri manusia. Tentu saja runtutan proses logisnya, untuk bisa menyumbangkan nyicil harga diri ke khalayak, dirinya tentu mesti bermartabat lebih dulu.

Kita punya pemerintahan yang minim harga diri di hadapan investor. Aktivisme kita ingah-ingih pada ndoro funding dan ideologi asing. Agamawan (kalau memang harus memakai istilah ini) kita belum tampak progresivitasnya selain memapankan melulu zona nyaman dan relasi kuasa. Jurnalistik? Milikilah sedikit saja harga diri, itu cukup dan itu baik kok untuk diri anda sendiri.