Simbolisme Global, Negara Artifisial

Simbol Kuno vs Simbol Kekinian

Jika kita kembali kepada romantisme nusantara, niscaya akan akrab dalam pandangan kita tentang simbol-simbol yang hadir di kehidupan sehari-hari. Simbol hadir sebagai representasi nilai, keyakinan, dan harapan. Simbol menjadi pepeling, pengingat yang dengannya kita mudah mengasosiasikan dengan makna yang ingin disampaikan. Tentu ia bisa berupa gambar, ukiran, tata kota, lagu, tugu, benda pusaka, dan macam sebagainya. Sebagai contoh di Yogyakarta, kita akrab dengan garis imajiner yang menghubungkan Samudera Hindia, Panggung Krapyak, Keraton Yogya, Tugu, dan Gunung Merapi, yang sejatinya adalah tahapan perjalanan manusia itu sendiri. Tahapan perjalanan manusia juga dapat kita temukan dalam tingkatan-tingkatan Candi Borobudur.

Tulisan ini tak hendak menjelaskan tentang apa di balik makna tiap-tiap simbol yang bisa kita temui di setiap jengkal bumi Nusantara. Tulisan ini hadir sebagai perspektif, bahwa kita, yang ditakdirkan hidup di atas tanah bernama Indonesia, memang dibesarkan oleh simbolisme dan nilai.

Ya. Simbolisme dan nilai. Ketika nenek moyang kita secara arif menyelipkan nilai-nilai untuk kita bedah maknanya, kita tadabbur-i asal-usulnya, dan kita formulasi kemungkinan-kemungkinan aplikasinya dalam kehidupan, kita justru lebih sibuk merayakan simbolisme kekinian yang tak pernah juga kita temukan maksudnya. Seakan telah terjadi diskontinuitas peradaban dari sistem nilai dan teknologi yang turun temurun ditularkan antar generasi yang menjadikan nusantara pernah bertemu dengan titik kulminasi peradaban. Simbol kuno hanya berlaku dalam upacara adat yang semakin dikemas cantik oleh bisnis atas asas kemajuan pariwisata.

Simbol, dewasa ini tak menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan kedalaman makna dari nilai-nilai yang berkembang pada generasi sebelumya. Di lain pihak, kita mengagungkan simbol lain yang dianggap kekinian, yang diimpor dari tempat yang tak pernah benar-benar kita kenali, lebih-lebih maksud dan makna simbolnya. Kita seolah dipaksa untuk mengakui simbol demokrasi ala Eropa dan Amerika sebagai sistem yang paling sahih untuk digunakan dalam suatu negara. Hingga jika ada negara yang tak mengakui sistem demokrasi, akan dianggap sebagai negara terbelakang, tidak terbuka, dan primordial.

Demokrasi, sebagai simbol yang diagungkan bertransformasi sebagai talbis untuk mengeruk keuntungan dari suatu bangsa. Jikalau suatu negara sudah menerapkan sistem demokrasi dan bahkan mendapat legitimasi sebagai bangsa paling demokratis, maka tetap saja demokrasi dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan lebih dari investasi-investasi yang ditanam di negara tersebut.

Rakyat dibuat seolah mendapat kebebasan berbicara dan memilih pemimpin sendiri dalam setiap pemilihan kepala daerah. Rakyat dipersilakan menjadi analis-analis dari berita yang memang disajikan kepada mereka untuk semakin membuat polarisasi dari pihak-pihak yang berseberangan. Dibuat mengakui bahwa demokrasi adalah dewa penolong bagi kelompok minoritas, sehingga setiap ada tekanan terhadap minoritas dianggap pencederaan proses demokrasi.

Apapun dilakukan: perang opini di media, perang urat syaraf antar tetangga, adu mulut antar kolega, bahkan intimidasi verbal dan fisik diupayakan demi melindungi simbol agung bernama demokrasi. Proses ini mengingatkan saya kepada apa yang disebut devide et impera pada zaman lampau.

Belumlah lagi simbol agung masa kini yang bernama kemajuan. Kota yang gemerlap, gedung tinggi, urban lifestyle, eksistensi media sosial menjelma sebagai parameter wajib dari sebuah kata kemajuan. Sehingga jika ditemukan wilayah dengan petani yang tak beralas kaki berjalan menuju lahan garapan akan disebut sebagai ketertinggalan.

Jika tak ada industri skala besar dan masyarakat tidak bekerja formal di sebuah instansi akan disebut keterbelakangan. Sehingga jika ada pilihan antara pabrik semen dan lahan pertanian, maka yang harus dimenangkan adalah pabrik semen atas dasar kemajuan. Di pabrik semen, orang-orang desa akan terlihat bekerja dengan jam yang jelas, dengan seragam yang terlihat gagah, dan dengan gaji rutin yang didapat tiap bulan. Perkara apakah dengan gaji tersebut masyarakat yang biasa untuk tak perlu beli bahan makanan sehari-hari menjadi harus membeli, akan terpenuhi atau tidak adalah urusan lain.

Simbol agung bernama kemajuan rupanya telah menggantikan simbol-simbol kearifan lokal yang lebih dulu ada. Fenomena munculnya cabe-cabean juga menjadi bukti bahwa kemajuan adalah menjadi orang kota. Adalah mempunyai motor, gadget, dandan bak urban casual, dan eksis di dunia nyata, dengan nongkrong-nongkrong di jalan, lebih-lebih di sosial media. Mereka tak lagi mengenal istilah wayah candik ala, atau tenggelamnya matahari yang digunakan untuk batas jam main. Tak lagi mengetahui satuan waktu seperti surup, lingsir wengi, atau mengenal idiom ora ilok (tidak pantas). Bagi sebagian pemuda, semua menjelma pantas, asalkan bisa diakui sebagai orang kota yang dijadikan parameter kemajuan. Belum lagi masuknya pemahaman baru di masyarakat bahwa kepemilikan barang elektronik tertentu menjadi ukuran strata sosial. Tidak mempunyai televisi adalah udik dan tidak memiliki smartphone adalah ndeso.

Simbolisme Global dan Negara Jadi-jadian

Saking getolnya rakyat kita membela simbol, hampir-hampir mereka menjadi wayang yang sempurna dari dalang simbolisme global. Mereka tak peduli apakah pembelaan mereka atas demokrasi menjadi alat sempurna dalam menyulut sensitivitas suatu golongan dan berujung pada perpecahan nasional yang bersifat sporadis dan merata. Bahkan kelompok yang saling klaim paling demokratis tak pernah memahami istilah ketiadaan dominasi mayoritas dan tirani minoritas dalam proses demokrasi. Istilah tersebut mensyaratkan adanya keputusan bersama yang saling menguntungkan, saling membermanfaati. Jika demokrasi justru menjadi alat dalam eskalasi perpecahan dan bukannya menjadi jalan atas kemanfaatan bersama, maka demokrasi telah dengan sendirinya mengkhianati cita-citanya. Dan karena demokrasi bukan barang suci, maka ia berhak mendapat kritik dan masukan jika ingin diterapkan di sebuah negara. Kecuali jika kita semua dengan rela menyetujui bahwa yang dimaksud kemanfaatan bersama dari sebuah demokrasi adalah kemanfaatan bersama para investor dan pemilik modal dunia.

Begitu juga dengan simbol kemajuan. Saya pribadi tak pernah bisa membayangkan jika menyeragamkan kemajuan adalah dengan satu parameter; kehidupan ideal ala urban living. Seragam berarti bersiap terhadap kepunahan. Skema alam mengajarkan kita tentang bagaimana keragaman hayati menjadi penting dalam keberlangsungan suatu ekosistem. Mengapa? Karena di dalam keragaman tersebut ada key species yang akan bisa menumbuhkan ekosistem baru ketika ada bencana melanda.

Begitu pula dengan bencana ekonomi. Kita paham mengapa di sebagian krisis ekonomi dunia, negara Indonesia masih mampu bertahan dengan ekonomi mikro yang sebagian besarnya didukung oleh roda ekonomi UMKM dan pedesaan. Menyeragamkan istilah kemajuan berarti meniadakan daya dukung atau key species ketika terjadi krisis ekonomi global. Maka, di sini peran desa dengan segala keunikan budayanya menjadi penting.

Tidak perlu televisi dan gadget jika pada akhirnya adalah bermuara pada kecenderungan untuk menjadi maju yang semu. Betapa kita juga sudah cukup dewasa untuk menilai kualitas tayangan televisi saat ini. Lihatlah berapa anak-anak yang menjadi korban sinetron ala kebut-kebutan jalanan kota, atau kisah tragis percintaan prematur yang ditayangkan di televisi. Belum lagi hilangnya budaya mengaji ataupun belajar pada jam primetime.

Sungguh tulisan ini bukan menekankan pada aspek anti-kemajuan. Tapi lebih mengajak untuk membuka cakrawala berpikir, bahwa kemajuan adalah sesuatu yang harus dimaknai lebih dalam. Kita berada dalam lautan simbolisme global yang sewaktu-waktu bisa menenggelamkan kita. Alih-alih menempatkan simbol sebagai representasi keagungan nilai budaya masa silam, kita justru asyik masyuk dengan simbolisme global yang seakan sudah menjadi idealisme.

Negara yang dibangun atas dasar mabuknya rakyat dan otoritas pemerintahan terhadap anggur-anggur simbolisme global akan menjadikan negara yang sudah bukan lagi lahir dari ta’dhim-nya bangsa terhadap proses pembangunan budaya-nya sendiri. Negara yang hanya doyan mendapat legitimasi dari simbolisme global tak lebih seperti negara artifisial. Sudah saatnya kita mendefinisikan simbol kita sendiri dengan secara rendah hati mau belajar dan mempelajari apa yang telah ditinggalkan nenek moyang kita sendiri. Sebuah tatanan peradaban yang sungguh telah dan pernah berada pada titik puncaknya.

Sudah waktunya kita memahami dan menginterpretasikan nilai dari simbol-simbol lokal di sekitar kita. Sembari membuka peluang untuk juga menerima nilai yang mungkin bermanfaat dari manapun saja. Sudah seharusnya muncul keberanian diri kita untuk berdaulat terhadap simbolisme negeri sendiri. Ingat, Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruwat. Meskipun pepatah ini bisa diterapkan di setiap suku dan bangsa di Indonesia, dan tak cuma Jawa; juga terhadap terhadap tiap nilai yang mungkin akan hadir di bumi Indonesia.