Raja, Ratu dan Buto

Adakah di antara Anda yang merasakan, menyadari atau setidaknya mengasumsikan bahwa banyak hal yang sedang menjadi pengalaman kolektif masyarakat kita dewasa ini — diam-diam ada kaitannya dengan idiom-idiom ‘raja’, ‘ratu’ dan ‘buto’?

Marilah sesekali berpikir jernih dan tolong kerahkan akal pikiran serta segala spektrum keilmuan Anda — untuk menjawab pertanyaan: apakah di penghujung abad 20 ini masih ada raja, ratu, atau buto?

Kalau kita berpikir formal, tak ada raja, apalagi ratu. Tapi kalau berpikir substansial atau essensial: kita-kita ini adalah raja, adalah ratu, juga adalah buto.

Kita mungkin raja atas bawahan-bawahan kita. Kita raja di rumah, di lingkungan kantor, atau mungkin di mana saja kita berada. Sekurang-kurangnya kita secara alamiah (dan diperkembangkan oleh tradisi pengalaman sosial) memiliki potensialitas untuk cenderung menjadi ‘raja’, yang sadar atau tak sadar, kita terapkan di setiap kosmos keterlibatan sosial kita.

Kita cenderung merajai rumahtangga kita, merajai lingkungan pergaulan kita, merajai segala aset di sekitar kita. Apalagi jika kita dibesarkan oleh suatu lingkungan yang atmosfer perhubungan antar-manusianya bersifat feodalistik — di mana orang hanya memiliki dua kemungkinan: kalau di atas, menginjak; kalau di bawah, menjilat atau mengemis.

Yang terbaik tentulah jika kita sanggup menjadi raja atas diri kita sendiri. Kita menjadi raja atas segala urusan hidup kita. Kita menjadi raja yang demokratis dan pensyukur atas segala kebaikan diri kita, kita menjadi raja yang diktator atas segala keburukan diri kita.

Tetapi apa beda antara ‘raja’ dengan ‘ratu’ sesungguhnya? Sehingga tulisan ini berjudul demikian? Kalau membedakan antara raja dan ratu dengan buto, masih relatif agak gampang.

Buto, atau raksasa, tak pernah ada dalam kehidupan manusia, di bagian manapun dari sejarah peradabannya. Buto atau raksasa hanyalah personifikasi dari salah satu watak gelap manusia yang  berpotensi antikemanusiaan, antikebaikan, antikehalusan.

Rahwana digambarkan berbadan dan berwajah raksasa, karena ia lambang kejahatan. Meskipun demikian, menurut masyarakat Srilanka, Rahwana bisa menjadi pahlawan yang ganteng. Justru Prabu Rama itu imperialis, fasis, kolonialis, yang lebih tepat untuk digambarkan berwajah buto.

Sebagaimana orang Blambangan dan Banyuwangi tidak mengakui gambaran Menakjinggo yang oleh ‘sejarah versi Majapahit’ digambarkan sebagai buto yang buruk wajah maupun kelakuannya. Bagi mereka, justru raja-raja Majapahit yang raksasa, yang menindas, yang menampakkan kehendak.

Adapun Menakjinggo adalah pahlawan, nasionalis Blambangan sejati, pejuang demokrasi, otonomi dan kemandirian Blambangan atas imperialisme Majapahit.

Sunan Kalijaga mencoba merombak konsep paralelitas antara gambaran fisik dengan watak, moral atau perilaku. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong adalah seburuk-buruk makhluk jika dipandang dari sudut performa. Tapi nurani mereka, moral mereka, kasih sayang kemanusiaan mereka, pembelaan kerakyatan mereka, tak ada yang menandingi.

Adapun bagaimanakah filosofi dan konsep budaya manusia modern kayak kita sekarang ini? Apakah kesopanan seseorang, kenecisan penampilan seseorang, kostum seseorang, identik dengan realitas per moralnya? Masihkah kita boleh terjebak oleh surban, oleh performan kepriyayian, oleh peci, oleh gelar kiai, bahkan oleh status kehajian seseorang?

Tetapi jangan mentang-mentang performa kekiaian atau kepriyayian tidak menjamin moral dan perilaku sosial, lantas kita memitologisasikan performa yang lain: bahwa yang baik pasti yang tidak pakai peci, pasti yang tidak bersurban dan tak bergelar kiai. Mentang-mentang banyak penipu pakai sepatu dan dasi, lantas kita anggap yang pakai sendal dan kaos oblong pasti baik. Kita tetap harus obyektif dan sanggup menemukan relativitas dari simbol yang manapun. Relativisme kultur harus diterapkan pada semua gejala lambang.

Kalau warna hijau, umpamanya, dilegalisir secara kultural untuk menyebut kelompok ‘beragama’, kita tidak lantas memastikan bahwa produk perilaku kelompok ini tentu berkualitas kiai dan priyayi, tentu bermoral dan selalu berada di pihak yang benar. Sebab bisa saja dari kaum hijau justru muncul rekayasa dan perilaku ala buto atau raksasa yang menabrak apa saja dengan kasar, yang meringkus apa saja dengan brutal, yang melegalisir ‘kudeta‘ ini dan itu, mendongkel dadap dan waru, yang menggoyang dan menjatuhkan fulan dan polan. Artinya, dalam hidup ini terutama dalam dunia gawat yang bernama politik: sangat mungkin terjadi priyayi berperilaku buto, kiai bergerak secara raksasa.

Sebaliknya, dengan itu semua kita tidak lantas terjebak pada fenomena antitesis yang juga kita dramatisir dan kita mitologisasikan. Misalnya bahwa kita langsung menganggap bahwa yang non-hijau pasti yang benar, yang sopan, yang bermoral, yang pro-demokrasi.

Kita sungguh-sungguh memerlukan kejernihan akal, hati yang sejuk dan jiwa yang selapang-lapangnya, untuk mempersepsikan segala sesuatu yang hari-hari ini kita baca di  koran-koran dan kita tonton di teve dan kita dengar di radio maupun di warung-warung.

Atau jangan lupa bisa juga ada raja yang benar-benar raja atau ratu yang benar-benar ratu, namun ia dikelilingi oleh buto-buto. Segala akses informasi yang diterima oleh telinga sang raja berasal dari buto-buto. Kepada raja dikatakan “Paduka, mereka sudah tak suka sama si Waru, jadi sangat dibutuhkan pergantian”. Dan kepada ‘mereka’ dikatakan: “He anak-anak, Paduka sudah tidak berkenan lagi sama si Waru, jadi segera bikin kumpul untuk penggantian….”

Termasuk jangan lupa bahwa sesungguhnya para buto tidak senantiasa merupakan makhluk yang benar-benar buto. Para priyayi, priyagung, kiai, atau apapun, yang penuh sopan santun, yang tampak bermoral dan khusyu — bisa pada momentum tertentu terpaksa menjadi buto, untuk kepentingan tertentu yang harus dilaksanakan secepat-cepatnya.

Oleh karena itu jika Anda sudah menjadi Ratu, pada saat yang diperlukan bersikaplah segera menjadi Raja. Raja itu jelas kehendaknya, dhawuhnya, perintahnya, rancangannya. Kalau Ratu, cenderung diam karena anggun dan penuh wibawa.

Ratu lebih banyak senyum-senyum saja. Namun kemudian yang berlangsung di seluruh negeri  adalah interpretasi para buto tertentu atas senyum sang Ratu. Kalau interpretasi murni, masih lumayan. Tapi kalau interpretasi berdasar kepentingan para buto, susahlah semua rakyat.