Surabaya Serambi Madinah

Setelah “gagal” meyakinkan Yogya, alhamdulillah, Surabaya berhasil “dideklarasikan” sebagai “serambi Madinah” pada tanggal 12 Agustus 2012 ketika CNKK tampil di Balai Kota Surabaya. Di negeri ini hanya Aceh yang disebut sebagai “Serambi Mekkah”, dan belum ada yang disebut sebagai “serambi Madinah”. Banyak orang yang tidak berpikir bahwa periode kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW di Madinah merupakan tonggak yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai Islam sesungguhnya.

Sampai detik ini banyak umat Islam, bahkan termasuk para ulama terkenal, memperkenalkan Islam hanya berhenti pada tataran syariat beku, dengan pemahaman ayat-ayat yang dogmatis. Hasilnya banyak orang yang hanya menyembah syariat, dan lupa hakikat.

Banyak tafsir pribadi sang ustadz atau kiai, dikira itu inti ajaran Islam. Akibatnya Islam muncul dengan aneka ragam, yang celakanya tidak sedikit diantaranya membikin umat menjadi jumud bahkan radikal dalam arti negatif. Banyak tradisi positif yang dijalankan oleh umat, tiba-tiba menjadi hilang manakala ada tafsir kiai yang “radikal” yang selalu mengatakan dalam dakwahnya hanya soal “halal-haram”, “surga-neraka”, dan bahkan menganggap setiap tradisi masyarakat “bid’ah”.

Padahal letak bid`ah itu ada di  dataran ibadah mahdoh yang hanya 3,5 % jumlahnya di Al Quran, sedangkan ibadah muamallah dapat “dikreasikan” sesuai dengan tradisi dan kemajuan cara berpikir masyarakat. Yang penting rumusnya, jangan berimplikasi menyekutukan Alloh SWT. Banyak ustadz atau kiai yang sering membakar radikalisme umat ini yang berujung kepada sikap saling membenci, memperbesar perpecahan, memperbesar jarak antara “kita”, “mereka”, “bukan kelompok kita”, “kafir”, dst, dan yakin bahwa diri dan kelompoknya yang paling benar dan berhak mendapat surga.

Banyak kiai atau ustadz yang berani bicara “bright” meski tidak “right”. Medan dakwah menjadi medan katarsis, pelarian, dan bahkan dipolitisir untuk kepentingan politik. Banyak dakwah yang justru membikin lagi jaman jahiliah, mengekang kebebasan berpikir dan ber-ijtihad yang justru dianjurkan dalam kitab suci Al Quran.

Karenanya, pemahaman Islam pada masa periode Rasulullah di Madinah harus selalu dipompakan kepada umat. Di Madinah beliau menzakatkan sebagian besar hartanya untuk perbaikan ekonomi umat. Rasulullah juga menata umat dengan semangat persatuan, dan hasilnya sangat mencengangkan, bahkan untuk ukuran saat ini, yakni mampu menyatukan kelompok-kelompok yang secara nalar sulit dipersatukan. Terbitnya Piagam Madinah adalah bukti keberhasilan usaha Rasulullah tersebut.

Humanisasi Kota

Beruntung Surabaya memiliki walikota yang “progresif-revolusioner”, sehingga dengan cerdas mampu menangkap isyarat Cak Nun untuk mewujudkan kotanya sebagai serambi Madinah. Harus diakui, budaya pesisiran Jawa Timur lebih mudah dibangun dibandingkan budaya pedalaman keraton seperti Yogya dan Solo.

Bukti keseriusan walikota untuk membangun Surabaya adalah kota ini mendapat gelar sebagai kota terbaik se Asia Pasific versi Citynet dalam kategori partisipasi. Kota Surabaya dinilai proaktif dalam menghidupkan aktivitas publik dan perekonomian kota. “Warga Surabaya sering keluar hanya untuk memenuhi Taman Kota dan ruang publik lainnya. Ini adalah bentuk partisipasi dan rasa memiliki”, demikian kata Sekretaris Jenderal Citynet Mary Jane Ortega.

Surabaya perlu berkaca dari Jakarta yang kini menderita stroke hingga lumpuh. Kini hampir di setiap ruas di Jakarta penuh dengan kendaraan, dan seakan Jakarta berhenti berputar. Kondisi seperti ini harus dijadikan pelajaran berharga. Penataan kawasan ruang publik di Surabaya, mestinya juga diikuti di jalan-jalan protokol lainnya, terutama di pusat kota.

Kajian dari Boyce dan Fansler (dalam Nining I.S, 1989) terhadap “Central Bussiness District” di kota-kota besar di Amerika menunjukkan bahwa penjualan barang dan jasa makin menurun karena disebabkan oleh kemacetan lalu-lintas yang menjadi-jadi dan sulitnya menjangkau antara kawasan gedung yang satu dengan yang lainnya dengan berjalan kaki.

Di Amerika ruang-ruang koridor di megapolis seperti Manhattan New York, terdefinisi secara positif oleh gedung-gedung pencakar langit bersempadan nol. Selain mendefinisikan ruang kota secara positif, jalur entrance and exit juga mengambil di samping gedung, sementara fungsi-fungsi retail dan komersial di lantai dasar, serta jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan teduh. Aktivitas window shopping-nya mampu menarik ribuan karyawan yang keluar dari gedung untuk mencari makan di kala istirahat, antre dan berinteraksi dengan para pejalan kaki di jalur yang teduh.

Selain menata jalan, juga membuka ruang-ruang publik lainnya agar masyarakat memperoleh alternatif pilihan lain. Ruang publik yang dimaksud adalah optional social activities, yakni warga kota yang melakukan aktivitas di ruang publik secara sukarela, misalnya outdoor, window shopping, jalan santai, bersepeda santai, duduk di taman dan mengobrol.

Ruang publik kota memainkan peranan yang sangat penting dalam proses budaya masyarakat. Pada ruang-ruang  publik, terjadi interaksi komunitas yang merupakan nafas bagi terbentuknya kebudayaan kolektif. Dalam kaitannya dengan perencanaan lingkungan kota, Herbert J. Gans mengidentifikasikan adanya dua kutub pendapat: Pertama, lingkungan fisik akan mempengaruhi langsung perilaku manusia, dan yang kedua, faktor penentu perilaku manusia bukan aspek fisik, melainkan aspek sosial, ekonomi dan budaya (Widiarso, 2000).

Untuk memadukan dua kutub tersebut, Gans menawarkan konsep, lingkungan fisik perlu ditata dan dikondisikan agar mampu berdialog secara harmonis dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya (sosekbud) aktual masyarakat. Pentingnya mempererat kekentalan komunitas atau kolektivitas sosial lewat ruang terbuka ini mengharuskan pemerintah kota  wajib menciptakan ruang publik sebagai sarana komunikasi antar warga.

Budaya mengelompok tidak hanya berorientasi kepada kegiatan di dalam rumah (indoor living oriented), namun juga melakukan kegiatan bersosialisasi di luar rumah (outdoor living oriented). Dominasi kegiatan bersosialisasi di luar rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kiranya telah mendorong penentu kebijakan kota untuk mengurangi sebagian ruang kegiatan di dalam rumah sebagaimana tercermin makin sempitnya rumah-rumah rakyat yang dibangun para pengembang.

Kehidupan bersama yang majemuk sebagai realitas perkotaan tidak dapat membiarkan dominasi atas dasar etnik, agama, pendidikan, dsb, karena hanya akan membuat kota yang tidak sehat secara sosial. Kota mestinya dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara kelompok yang setara dengan tujuan membentuk kehidupan bersama. Kota adalah tempat tawar menawar, jual beli, memberi dan menerima, dan bukan tempat dominasi atau kekuasaan kepada yang lain.

Ruang Publik, Lingkaran Maiyah

Hal yang mesti diingat adalah bahwa keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan dalam pembangunan kota mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Silakan membangun gedung pencakar langit yang bertebaran di setiap sudut kota, namun fasilitas lahan terbuka, ruang hijau, taman, fasilitas jalan, ruang publik, dan sebagainya juga terlihat di setiap jengkal kawasan kota, sehingga mencerminkan “kota untuk manusia”, dan bukan hanya “kota untuk ekonomi” (market place atau market centers) .

Pemerintah Kota Surabaya mesti mencegah privatisasi wilayah publik, namun justru memperluas penetrasi publik ke wilayah privat. Ruang kota tidak dilihat sebagai komoditas yang diperebutkan untuk penguasaan dan dominasi, melainkan ruang kota dilihat sebagai setting berbagi (share) untuk suatu kompetisi aktualisasi diri. Kota untuk demokratisasi sebenarnya bukan kota yang kapitalistik, tetapi kota yang sosialistik.

Harus disadari makin lama warga Kota Surabaya akan merasakan anomi atau alienasi, yakni gejala keterasingan diri karena ruang kota sangat padat, sementara ruang terbuka makin berkurang sedangkan kriminalitas, polusi, kemacetan dan kerusakan lingkungan meningkat. Ujungnya adalah pudarnya kekentalan komunitas atau kolektivitas sosial terhadap ruang perkotaan.

Para perancang mengatakan bahwa interaksinya harus diprioritaskan pada perubahan perilaku yang dinamis, yang berpijak kepada kekhasan tempat dan perilaku komunitas tersebut. Altman dan Chemers (1980) menegaskan bahwa dalam merancang lingkungan tersebut perlu dikaji secara khusus hal-hal yang berorientasi kepada perilaku manusia yang ditinjau dan perilaku internal psikologis maupun eksternal budaya.

Untuk mencegah kemacetan, pusat kota harus ditata dan dilengkapi dengan ruang publik yang egaliter. Masyarakat dapat melakukan interaksi dan memiliki akses ke dalam sistem sosial di pusat kota  karena adanya keterbukaan. Penataan fisik mesti dibarengi pula penataan ruang sosial agar polarisasi sosial yang banyak membawa akibat buruk seperti merebaknya kriminalitas, premanisme, dan disorganisasi sosial lainnya dapat dikurangi.

Sebaliknya mesti ada intercultural understanding yang menjadi basis harmonisasi sosial. Untuk itu nilai-nilai Maiyah harus dilaksanakan di Kota Surabaya ini, yakni dimulai dengan memperbanyak lingkaran-lingkaran kecil sebagai basis persaudaraan, yakni semacam metodologi komunikasi sosial yang mengarah kepada Allah (vertikal) dan masalah-masalah sosial kemasyarakat (horizontal). Insya Allah jika nilai-nilai ini tertanam kuat, maka akan mudah mewujudkan Kota ini sebagai Serambi Madinah, yang hasilnya kesejahteraan lahir dan batin.