CakNun.com

STMJ

Saratri Wilonoyudho
Waktu baca ± 6 menit

Mudik yang sejati itu sesungguhnya ilaihi roji’un kembali kepada Allah SWT atau kembali kepada sangkan paraning dumadi,mengambil energi baru agar vitalitas jiwa ini tetap terjaga spiritualitasnya, ya vertikal, ya horizontal. Namun yang terjadi setiap kali mudik adalah pemborosan energi, dan bukan menghimpun energi tersebut. Sederhana saja buktinya. Mudik di zaman ini tak membuat kerinduan itu terobati jua.

Desa-desa yang dulu dieja dalam nuansa romantik oleh Ki Dalang sebagai tata tentrem kertorahardjo, gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku, kini hadir dalam wajah garang dan brutal. Perubahan sosial yang sangat massif nampaknya telah melanda desa-desa seperti ini. Desa-desa kini juga masuk dalam “global village” berkat hadirnya TV, intenet, HP, media massa dst, yang membawa kepada “culture shock”.

Perubahan sosial berjalan pasti, dimulai sejak “monetisasi” pada zaman Tanam Paksa (cultursteelsel) diterapkan kolonial. Selanjutnya pada masa Orde Baru, desa-desa juga dijadikan basis politik lewat program massa mengambang (floating mass) guna memenangkan partai pemerintah. Lembaga-lembaga desa semacam LKMD, LMD, BUUD, KUD, PKK, Klompencapir, RT/RW ada Posyandu,  Perkumpulan PKK Dasa Wisma, dan seterusnya, di masa lalu lebih banyak digunakan untuk mobilisasi massa dan kepentingan politis, dan mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Lembaga-lembaga seperti ini mestinya menjadi penampung aspirasi warga, sekaligus penyambung lidah dari rakyat bawah ke aparat birokrasi di atasnya.

Pudarnya Kepemimpinan Tradisional?

Kebrutalan masyarakat desa saat ini barangkali dapat dilacak dari pudarnya peran kepemimpinan tradisional. Nilai-nilai yang dibawa dari kraton pada masa lalu, tidak berbekas semenjak kedatangan kolonial, maupun akibat modernisasi dan politisasi di saat ini. Undang-undang tentang pemerintah desa dirancang agar lurah tunduk kepada aparat di atasnya, disamping itu sumber-sumber kepemimpinan tradisional juga makin mengering bersamaan kehadiran lembaga desa yang modern dan komersialisasi lewat gaya hidup konsumtif yang ditawarkan TV swasta maupun media massa lainnya.

Dulu benturan antarwarga cukup diselesaikan oleh lembaga adat di bawah para pemimpin tradisional seperti lurah, kiai, tabib, tokoh adat dan tokoh pemimpin tradisional lainnya, namun kini telah hadir lembaga pengadilan, dokter, penyuluh, dan para broker politisi yang kini juga banyak bertebaran di desa guna memenangkan pilkada atau pemilihan kepala desa.

Lembaga-lembaga tradisional tersebut kini memudar dan kehilangan perannya. Padahal kajian dari Berger dan Neuhauss (1977) menunjukkan bahwa  penguatan (empowering) lembaga-lembaga desa dari yang paling bawah seperti RT dan RW sebagai penyambung lidah sangat penting artinya. Jika lembaga-lembaga ini dapat diberdayakan, akan merupakan kekuatan untuk menghadapi kekuatan luar yang mengancam serta sebagai wahana kegotongroyongan dalam memecahkan berbagai persoalan.

Benturan antarwarga dapat dideteksi sejak dini dan dapat dicegah agar tidak meluas. Hal ini terjadi karena kegotongroyongan tetap dipertahankan dan sanksi adat justru lebih efektif karena ada budaya malu, ewuh pekewuh dan sebagainya. Demikian pula para pengusaha besar yang akan mencaplok tanah desa misalnya, akan berpikir seribu kali ketika ia tahu kekuatan lembaga desa setempat sangat solid. Untuk memberdayakannya, langkah-langkah seperti menghidupkan budaya rembug desa, bersih desa, lumbung desa, komunikasi dua arah dengan para pemimpin formal,  kemauan politik birokrat untuk mendesentralisasi beberapa keputusan, dst, merupakan sederetan upaya untuk mewujudkan hal itu.

Sialnya, modernisasi, politisasi, dan komersialisasi telah menyebabkan berkembangnya struktur yang elitis, dan rentan terhadap kecenderungan tumbuhnya ketimpangan kesejahteraan. Di satu pihak melalui manipulasi semangat gotongroyong telah berhasil melakukan sosialisasi proses produksi, namun di pihak lain gagal membendung kecenderungan berkembangnya pengambilalihan hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan mekanisme hubungan kekuasaan dan kekuatan-kekuatan monopolistik pasar.

Manajemen pemerintah desa saat ini sangat jauh dari nilai yang humanistik, demokratis, nonelitis, sehingga tidak memberi tempat kepada warga untuk mengungkapkan berbagai aspirasi. Politisasi dan komersialisasi juga menutup adanya keterbukaan baik dari masyarakat atau aparat formal, sehingga tidak kondusif bagi tumbuh kembangnya kelompok-kelompok kepentingan dalam suatu sistem komunikasi terbuka. Wajar yang terjadi adalah melemahnya jaringan-jaringan hubungan informal yang terbentuk di sekitar masyarakat, nilai-nilai, arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Dari titik inilah sumbu pendek itu tercipta. Masyarakat desa mudah tersinggung dan menjadi gelap mata serta brutal. Ditambah semakin sulitnya mencari makan di desa, maka makin lengkaplah sudah drama hitam ini. Lihat saja, semakin melemahnya sektor pertanian yang ditunjukkan oleh data BPS (2009) menyebabkan masyarakat desa kehilangan sumberdaya produksi.

Sketsa ringkas di atas hanya ingin sekadar menunjukkan bahwa modernisasi, politisasi, komersialisasi serta pudarnya kepemimpinan tradisional, telah membawa akibat yang fatal bagi perkembangan masyarakat desa. Mereka berubah terlalu drastis, instan, akibat tekanan politik, penyedotan sumberdaya perdesaan (baik oleh perusahaan transnasional maupun pengusaha besar yang berkolaborasi dengan oknum birokrat), serta berbagai pengaruh informasi global lainnya.

Dajjal Desa dan Ilmu Kelangenan

Singkatnya, Desa — atau apapun namanya — kini tak lagi menumbuhkan kesejukan hati, ia sudah masuk dalam perangkap Dajjal dunia. Kerinduan sangkan paraning dumadi itu juga sirna, meski sudah bertemu teman-teman sebaya, yang ketika tahun 70-an, sama-sama main petak umpet, sluku-sluku bathok, benthik, mancing di kali, mandi bersama-sama di umbul Jalatunda atau Cokro Tulung, nyolong tebu, cari jangkrik, dst.

Sungai yang dulu sangat indah pemandangannya ketika saya masih anak-anak,  kini tak terawat karena anak-anak sekarang lebih suka main game Play Station, nonton TV, main game HP, main game internet, bahkan sekarang sudah pandai nyetel video porno, baik lewat HP, internet, atau laptop. Anak-anak sekarang sudah “mandiri”, tidak seperti dahulu kalau bermain petak umpet atau benthik harus bersama-sama, rukun, guyub, meski setelah lelah seharian bermain, lantas mandi bersama-sama di sungai atau umbul, dan setelah terasa lapar, ramai-ramai juga muncul watak aslinya, berjamaah nyolong tebu, ketela, jagung atau timun di sawah. Untuk “menenus dosa”, malamnya tetap rajin mengaji di surau, main hadrah, gambusan, dst.

Demikian pula, meski Lebaran sudah puluhan kali berlangsung, namun jalanan tetap saja berlobang, setidaknya sedang diperbaiki, tambal sulam, sempit, pasar tumpah, dan macet. Pemerintah yang sangat ganas terhadap para teroris, ternyata sama calo tiket bus atau kereta api saja KO. Jalanan di Pantura, yang sama-sama kita tahu, sangat vital bagi pemudik asal Jakarta untuk kembali ke “Jawa”, tetap saja menjadi proyek abadi, tidak pernah selesai. Pasti setiap kali Lebaran hampir tiba, jalan itu selalu “diperbaiki”. Padahal jalan tol yang kalau kita masuk harus membayar itu, rasanya tak pernah rusak. Tentu kita tak boleh su’udhdhon: “Lha kalau jalanan dibuat awet, tentu pejabat berikutnya akan kecut, karena tak ada proyek”.

Terus terang saya juga malu, sebagai pengajar di jurusan Teknik Sipil, yang sehari-hari mendidik puluhan calon insinyur sipil agar pandai bikin jalan, jembatan, gedung, sistem transportasi, dst, dalam kenyataannya, anak didik saya itu kemudian mendadak menjadi orang yang “tak bisa-apa-apa”, meski di antara mereka ada yang jadi Kepala Dinas PU, atau setidaknya Kasi Perbaikan Jalan, misalnya. Padahal mereka dulu belajar rumus yang rumit-rumit sampai hampir “pecas ndahe”, setidaknya kepalanya puyeng, yang tujuannya hanya ingin mengabdi kepada negara dan bangsa.

Saya juga tidak tahu teman-teman yang belajar masalah transportasi bahkan sampai ke luar negeri bertahun-tahun hingga kepalanya bothak, sampai di tanah air seperti orang linglung, hilang kesaktiannya, dan tak tahu harus berbuat apa terhadap perbaikan sistem transportasi di tanah air. Apakah ini yang disebut ilmu kelangenan belaka? Saya juga tidak tahu. Apakah ini karena sebenarnya hanya  masalah “perut” atau “bagi-bagi proyek”? Saya juga tidak tahu.

Soal penelitian tentang jalan raya? Jangan Tanya lagi. Jika ditumpuk, hasil penelitian itu sudah setinggi Gunung Merapi. Apakah itu penelitian tentang keawetan konstruksi jalan, ketebalan aspal yang ideal, sistem transportasi yang aman dan efisien, mobil irit bahan bakar dst. Namun juntrungnya juga hanya menumpuk di lemari gudang dimakan rayap, sementara Lebaran tetap juga diwarnai kemacetan, orang jatuh naik motor karena terperosok lobang yang sama. Padahal kata pepatah, keledai saja tidak akan terperosok pada lobang yang sama, kecuali kalau kita suka lobang-lobang tertentu saja.

Singkatnya, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang dimurkai Allah SWT? Bukankah dalam Surat Al Fatehah sudah jelas kategori orang yang magdlub dan dhollin, yakni orang yang “tahu tapi tidak mau”, dan orang yang “mau tapi tidak tahu”. Banyak orang yang berilmu hebat, banyak kiai atau ulama yang dahsyat pengetahuan agama dan hukum-hukum fiqh-nya, namun tidak menghasilkan output sosial yang bermanfaat, yang sebenarnya sebagai salah satu inti ajaran Islam dan diamalkan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah.

Islam STMJ

Desa saya yang digambarkan oleh Nasyida Ria sebagai “Kota Santri”, yang di sana-sini banyak santri yang wira-wiri membawa kitab suci, dahsyat ilmu agamanya, dan para kiai yang terlihat alim dan sholeh, fasih mengucapkan ayat-ayat suci, toh ternyata juga tidak risih ketika di jalanan sampah menumpuk baunya menusuk, saluran di depan pesantren mampet, tikus berleliaran, WC masjid bau pesing. Padahal mereka baru saja mengaji dan pak kiai juga belum hilang gema tausiyah pengajiannya: ”annadhofatu minal iman”, kebersihan itu bagian dari iman.

Para kiai juga sangat fasih menceritakan kesederhanaan Rasulullah Muhammad SAW, namun tak sadar rumah yang ia tempati berlantai tiga, bergaya separuh Jawa separuh Spanyolan, berukir, megah berpagar tinggi seperti Gedung Putih, dengan puluhan mobil, ada BMW, Pajero, Fortuner, dan yang paling murah ada Innova. Mobil itu hanya ditumpangi anak-anaknya sekadar keliling kota kecil itu. Habis mau ngebut di mana di kota kecil ini meski mobil seharga hampir satu miliar per buahnya ini dapat berlari hingga 250 km per jam. Tentu ini bukan iri, dan kaya juga tidak dilarang. Ini hanya soal konsistensi amalan dan ucapan saja.

Saya juga tidak tahu pasti apakah ini yang disebut Islam sebagai “kelangenan” dan bukan sebagai tata nilai yang harus diwujudkan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas? Saya juga tidak tahu pasti apakah ini yang disebut gejala meluas sebagai “penyembahan syariat” belaka? Mereka hanya fasih membaca Al Quran dalam arti literer, fasih bicara halal-haram, surga neraka, kafir-iman, dst, namun tak bisa berbuat apa-apa seperti para ilmuwan “duniawi” yang saya sebut di awal tulisan ini.

Orang yang sangat “khusyu” dalam sholat, dan setiap hari paling tidak ia mengucap 17 kali untuk memohon petunjuk jalan yang lurus (ditegakkan), namun setelah selesai sholat, tetap rajin nyolong lagi, mark up kuintansi, cuek terhadap tata nilai kehidupan sosial, ekonomi, budaya di sekitarnya, bahkan justru menjauhi cahaya Islam. Padahal dedaunan saja mengikuti sunatullah untuk menjulur mencari arah datangnya cahaya. Apakah ini yang sering disebut orang sebagai STMJ? Bukan Susu Madu Telor dan Jahe, namun Sholat Terus, Maksiat juga Jalan.

Mereka adalah sosok-sosok yang ”toleran”, yakni menyembah Allah SWT ya, namun korupsi juga jalan terus. Mengaku mengagungkan dan meneladani Rasulullah, namun juga menyelingkuhi beliau. Rajin umroh, namun juga rajin menindas dan bikin proyek abadi seperti di awal tulisan ini.

Saratri Wilonoyudho
Aktif Menemani Jamaah Maiyah Gambang Syafaat. Esais. Peneliti dan Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah. Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Jawa Tengah.
Bagikan:

Lainnya

Jalan Baru Ekonomi Kerakyatan

Jalan Baru Ekonomi Kerakyatan

Rakyat kecil kebagian remah kemakmuran berupa upah buruh murah, dan negara kebagian remah kemakmuran berupa pajak.

Nahdlatul Muhammadiyyin
NM