Maiyah dan “Bencana”

Kedatangan Mas Brotoseno dan Tim SAR DIY di Kadipiro tanggal 7 Januari 2012 yang lalu menunjukkan satu hal yang penting untuk dipahami Jamaah Maiyah (JM), yakni betapa indahnya Islam (pinjam istilah di TV swasta). Penunjukkan Cak Nun sebagai “Dewan Syuro-nya” SAR tsb, juga makin menunjukkan betapa luasnya medan juang para anggota JM terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Kedatangan mereka menunjukkan bahwa untuk menjadi “Islam” tidak sulit. Kita menyingkirkan batu di jalan itu sudah Islam, apalagi bikin SAR yang dikoordinir dengan manajemen (Islami) yang serius. Dari sketsa singkat ini mestinya para JM paham bahwa kita mesti cerdas untuk memahami Islam. Agama ini diturunkan bukan dalam rangka hanya “membawa kabar gembira” (pinjam istilah agama lain), namun sebagai rahmatan lil alamin. Karenanya dalam Quran, 96,5% isinya adalah soal muamallah, bukan sekadar “janji-janji surga” saja yang membius pengikutnya sehingga lupa “action”. Bagaimana umat akan dapat beramal jika kitab suci hanya berisi janji-janji surga tanpa “resep” membangun dunia, alam semesta dan hubungan sosial lainnya?

Dengan kata lain, jelas bahwa Islam adalah agama “action”. Esensi ajaran Islam bukan terletak pada simbol-simbolnya, namun nilai yang dikandung di dalamnya sebagai dasar untuk “action” tadi. Kita tentu saja boleh bangga pakai jubah, sorban, atau jenggot panjang, namun ini bukan esensi Islam (karena Abu Lahab dan Abu Jahal juga pakai pakaian ini). Kita boleh umroh ratusan kali, boleh zikir setiap malam, boleh puasa sebanyak mungkin sesuai tuntunan Islam, sholat sunat puluhan kali, dst, namun jangan lupa bahwa kita juga dianjurkan menengok tetangga kiri kanan apakah mereka bisa makan atau tidak, kita dianjurkan “memayu hayuning bawono” sebagaimana ditunjukkan oleh saudara-saudara kita dari Tim SAR tadi.

Tim SAR adalah salah satu sosok pengabdi yang paling “Islami” karena mereka tidak memiliki pamrih dalam menolong orang. Mereka juga tidak banyak omong, banyak proposal, banyak propaganda atau pasang foto di pinggir jalan, dst, namun lilahi ta’ala dalam menolong orang. Ini adalah gabungan dari sikap Islami yang berpilar kepada “tauhid ilahiyah vertikal” dan sekaligus “horizontal”. Tim SAR ini tentu berbeda dengan orang atau kelompok yang seolah “Islam”, namun sesungguhnya mereka pedagang.

Tim SAR tidak jual ayat lewat SMS untuk menarik perhatian publik agar mau menyumbangnya, pura-pura bikin lagu “Islami” yang intinya juga dagang CD dengan iklan raksasa di media massa, bikin kursus sholat khusu’, bikin pengajian di berbagai hotel bintang lima, dst, namun mereka adalah sosok pejuang Islam yang sesungguhnya. Dalam menolong sesama orang, mereka bertindak dengan ikhlas. Ini artinya, pada dasarnya mereka sudah melakukan proses “penyatuan” dengan Allah, atau tauhid vertikal, yakni suatu perjalanan rohani untuk “meniadakan” diri atau de-eksistensialisasi.

Mereka juga tidak berhitung untung rugi. Kalau saya shodaqoh 100 rupiah, maka saya akan berharap 700 kali. Mereka sudah mampu membebaskan diri dari hal-hal yang tidak penting atau remeh dalam hal urusan keduniawian. Segala miliknya, waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa mereka persembahkan hanya untuk Allah SWT saja. Ini adalah proses “pelarutan” diri dalam wujud qidam-baqa Allah. Harta, tenaga dan nyawa adalah materi yang tidak abadi, dan yang abadi adalah produk rohani. Para JM mesti paham esensi ini. Kalau orang masih suka memikirkan diri sendiri, apalagi mengeksploitasi individu lain, maka ia belum sampai kepada Allah. Ia masih berupa gumpalan materi belaka (ananiyah) yang belum menyatu dengan Allah.

Allah sudah berjanji: “Kebaikanlah bagi mereka yang berbuat baik di dunia ini, dan bumi Allah luas adanya (Al Zumar: 10)”. Orang yang gemar bersosial pasti akan sehat jiwa raganya, karena ada rasa bahagia yang tiada tara. Ia sudah bukan lagi materi, namun cahaya, ia mencair, melembut dan baqa yang tak berakhir (tauhid basyariah).

Adakah “Bencana”?

Kalau kita mau berendah hati, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang namanya bencana. Banjir misalnya, ini hukan bencana, karena sifat air adalah mencari tempat yang lebih rendah. Jadi kalau manusia tidak ingin kebanjiran, ya jangan buat permukiman di daerah aliran sungai, di tempat yang rendah, atau menebangi pohon/hutan sekehendak hati. Gunung meletus juga merupakan sunatullah. Allah sudah berfirman: “Jika bumi diguncangkan dengan goncangan dahsyat… dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya…. (Al Zalzalah)”, atau “…Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, …laut dijadikan meluap… dst, maka tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan dilalaikan…. (Al Infitar)”. “…Apa kamu kira gunung-gunung itu tetap tegak berdiri di tempatnya? …sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu kerjakan (An Naml: 88)”.

Jelas bahwa alam semesta ini diciptakanNya sedemikian rupa untuk kesejahteraan hambaNya. Masalahnya hamba tersebut banyak melalaikan dan ingkar. Manusia banyak yang melawan “sunatullah”. Sudah tahu bahwa kompor menyala itu panas, masih juga nekad diduduki. Bagi mereka yang “sok islami”, malahan menantang dan berbekal doa Nabi Ibrahim. Tentu saja Allah akan tersenyum, “Kita telah berbagi tugas”, kata Allah. Aku menciptakan hutan (kata Allah), kamu manusia silakan bikin kursi, tapi jangan kamu rusak alam ini.

Karenanya untuk menghindari bencana, jangan melawan sunatullah, apalagi setelah itu mengkambinghitamkan Allah, atau setidaknya GR bahwa Allah sedang menguji (padahal Allah meng-azab-nya). Kalau kita rajin menebangi hutan sembarangan, jangan kemudian bilang Allah menguji kita manakala banjir bandang datang. Yang jelas bencana di berbagai daerah dapat dipastikan akan melumpuhkan perekonomian rakyat, dan di ujungnya akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin baru. Sebagai contoh, “bencana” Merapi, kini telah meluluhlantakkan ribuan hektar lahan-lahan pertanian di Sleman, Magelang, Klaten, Boyolali, bahkan di Yogyakarta juga terkena imbas karena menurunnya jumlah wisatawan.

Berapa ratus kepala keluarga kehilangan rumah, harta benda, dan kesempatan berusaha. Data yang dihimpun instansi di Jawa Tengah dan DIY yang terkait dengan penanggulangan bencana menunjukkan bahwa ribuan hektar lahan pertanian rakyat tidak dapat ditanami untuk beberapa waktu dan ratusan ternak mati, serta ribuan penduduk menganggur untuk waktu yang cukup lama. Kalau dihitung secara material, kira-kira ada kerugian 6 triliun rupiah akibat bencana tersebut. Ini belum lagi berbicara soal dampak psikologis yang akan mempengaruhi masa depan mereka.

Mengenai kaitan antara bencana dan kemiskinan telah banyak diulas oleh berbagai institusi internasional. Data dari World Bank (2005) menunjukkan bahwa gempa bumi di El Salvador pada tahun 2001 menyebabkan peningkatan jumlah kaum miskin sekitar 2,6%. Demikian pula di Honduras, Badai Mitch tahun 1998 juga meningkatkan jumlah kaum miskin dari 63,1% menjadi 65,9%. Kemudian di Vietnam sebanyak 5% penduduknya akan terjatuh lagi dalam jurang kemiskinan jika terjadi bencana. Tak ketinggalan, di Indonesia tsunami Aceh juga menambah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi 30%-50%.

Bencana pada umumnya akan menghilangkan aset dan kesempatan berusaha, merusak sarana pendidikan dan kesehatan, serta menggerogoti tabungan warga. Ini artinya strategi pengurangan resiko bencana harus diintegrasikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi itu mesti komprehensif dan sanggup mengenal sampai detail, misalnya faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kerentanan (jenis pekerjaan, lokasi rumah, akses terhadap kredit dan jaring pengaman sosial, dsb). Kerentanan itu tidak sama antaretnis, antargeografis, antarkelompok sosial, dst.

Strategi-strategi yang tepat harus dilakukan karena setelah bencana, harus ada usaha pemulihan dan ini butuh waktu yang lama, karena ada berbagai perubahan seperti: perubahan dalam produksi pangan, penjualan aset untuk memenuhi kebutuhan selama pengungsian dan selama sumberdaya produksi belum pulih, penghentian dari bangku sekolah bagi anak-anaknya, terputusnya akses kredit, dan sebagainya.

Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana harus menjadi unsur pokok dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional atau daerah. Dengan cara ini, mesti ada alokasi dana untuk manajemen risiko bencana, termasuk perencanaan keuangan bagi daerah-daerah yang potensial terkena bencana.

Dalam kaitan ini harus ada penghentian kecenderungan pembiayaan bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi pascabencana dengan merealokasikan sumber-sumberdaya yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan, karena akan mengganggu program pembangunan. Strategi penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah juga penting guna menjamin agar kebutuhan-kebutuhan pengurangan risiko tidak sepenuhnya terkalahkan oleh tuntutan-tuntutan jangka pendek yang lebih mendesak, namun pada akhirnya mungkin tidak begitu penting.

Saat ini berbagai prakarsa internasional telah mengakomodasikan isu-isu bahaya dengan strategi penanggulangan kemiskinan seperti program pembangunan PBB, UNDP, Bank Dunia, Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015, dsb, yang banyak diadopsi oleh konferensi dunia untuk pengurangan bencana pada bulan Januari 2005, dan ditandatangai oleh 168 negara dan lembaga-lembaga multilateral lainnya.

Pengalaman bencana di Ethiopia dan Honduras menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial yang dibiayai dari dana publik, sangat mendukung keluarga miskin selama dan pasca bencana guna pemulihan penghidupannya. Program pengaman sosial tersebut mampu menyediakan pangan dasar, membantu mengalihkan upaya-upaya dan strategi-strategi untuk pertahanan hidup, seperti untuk mencegah penjualan aset-aset produktif guna bertahan hidup. Dengan jaring pengaman sosial juga dapat diarahkan berbagai kegiatan yang dapat memberi penghasilan yang dapat membantu membangun aset serta meningkatkan pendapatan (Carter,et al, 2004).

Kelompok miskin lebih rentan runtuhnya mekanisme bertahan hidup tradisional, rentan pada ketergantungan pada pendapatan dalam bentuk uang daripada produksi dalam bentuk barang, dan rentan untuk berpindah ke daerah lain yang justru lebih rawan terkena bencana. Di daerah yang baru ini pertumbuhan penduduk yang cepat karena perpindahan, dan pada umumnya peraturan tidak ditaati, misalnya peraturan alih fungsi lahan atau peraturan dalam mendirikan bangunan, termasuk eksploitasi sumberdaya alam (Benson and Clay, 2004).

Dari sketsa ini, tentu para JM jangan hanya terlena pada satu pemahaman bahwa Islam itu hanya berujud pengajian atau “penyembahan” simbol-simbol, namun juga mesti “cancut taliwondo” dengan kekuatan dan potensi kita masing-masing. Sudah saatnya JM juga ikut belajar dan bergabung dengan Tim SAR (misalnya) atau perkumpulan lain yang sesungguhnya memperjuangkan nilai-nilai Islam. Jika JM ingin berjuang bersama Tim SAR dan lembaga lain yang berkaitan dengan kebencanaan, maka para JM perlu memperkuat kelembagaan dengan memasukkan manajemen risiko bencana ke dalam target-target jangka pendek dan jangka panjang, terutama menangkap dampak dari program-program yang berkaitan dengan kaum miskin serta pada upaya mengurangi kerentanan yang lebih dari sekadar mengurangi kerugian.

Perlu disusun kebijakan atau program baik makroekonomi, struktural, dan sosial, untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan yang memihak si miskin. Kita JM bersama lembaga-lembaga yang tulus mesti bekerjasama dengan pihak lain untuk mengkaji peran bahaya alam dan risiko-risikonya, terutama yang berandil dalam meningkatkan kemiskinan. Kita mesti cerdas mengamalkan nilai-nilai Islam yang sejati.