Gambang Syafaat, Mau Apa?
Hari ini tanggal 25 Desember 2011 Jamaah Maiyah Gambang Syafaat (Jamaah GS) berulang tahun ke 12. Kanjeng Nabi sesungguhnya tidak pernah mengajarkan apa itu ulang tahun, bahkan beliau sendiri tidak memilih tanggal lahirnya digunakan sebagai dasar awal pertama tahun baru Islam. Rasulullah Muhammad SAW justru memilih peristiwa hijrah sebagai awal, karena beliau tidak ingin dirinya menjadi “master”, apalagi “icon” Islam. Beliau adalah pribadi yang sangat tawadu` bahwa Muhammad hanya utusan Allah.
Artinya “ulang tahun” Rosulullah kita ingat semata-mata sebagai peristiwa cinta dan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya melaksanakan perintah Allah SWT. Ulang tahun beliau kurang penting dibanding peristiwa hijrah karena inti Islam sesungguhnya adalah hijrah ini, yakni hijrah dari kegelapan kepada pencerahan, dari pasif ke aktif, dari personal ke organisatoris, dari taqlid ke rasional, dari sekadar menjalankan hukum fiqh ke akhlak moralitas atau syariah muamallah, dari individu sempit ke pluralisme, dari sekedar mendewakan materi menjadi kesadaran energi atau cahaya, dsb. Dalam ilmu fisika, gerak adalah sumber kekuatan untuk perubahan, dan hijrah adalah gerak transformasi dalam kehidupan sosial manusia.
Pertanyaannya kini, sampai sejauhmana GS bergerak transformatif dalam perspektif hijrah tsb? Jamaah GS tentu tak perlu berkecil hati jika belum mampu berbuat banyak seperti itu. Bagi saya, asal para jamaah tidak menambah jumlah individu munafik, jahat, korup, dst sudah cukup. Tentu yang diharap adalah GS menjadi salah satu titik simpul gerakan hijrah Maiyah yang turut akan mengubah Indonesia menjadi mercusuar dunia, baik secara ekonomi, akhlak dan keadilan. Jamaah GS tak perlu minder, karena organisasi yang mengaku Islam dan besar seperti NU dan Muhammadiyah saja sampai sekarang belum mampu merumuskan “ideologi” Islam dalam perspektif kebudayaan yang luas, utuh dan padu untuk memperbaiki nasib bangsa. Mereka baru gagah berani ketika berbeda pendapat tentang jumlah rakaat shalat tarawih atau kapan hari raya tiba.
Tidak apa-apa jika sekarang jamaah GS baru sampai pada tataran menjadi “tukang batu” atau “laden tukang” asal ini semua konkret untuk membangun atau “nglepo tembok” untuk mewujudkan bangunan “istana Indonesia” yang megah. Gerak ini justru lebih riil ketimbang seorang santri atau intelek Islam yang sudah bertahun-tahun belajar ilmu Islam bahkan hingga Amerika maupun Mesir, namun sampai kini tak kunjung “cancut taliwondo” membangun sebuah strategi kebudayaan yang utuh untuk mewujudkan negeri “baldatun tayyibatun warrabun ghafur”.
Modal untuk jamaah GS cukup sederhana, yakni: asal mereka mau bergerak. Kita tidak perlu menjadi “ahli Islam” sekelas Gus Dur untuk berbuat sesuatu. Jamaah Maiyah harus mampu memilih dan memilah mana sikap yang seharusnya kita ambil dan mana yang sepatutnya tidak kita adopsi. Kita jangan keliru-keliru dalam melangkah. Sedikit saja kita salah mengambil keputusan, maka tanpa kita sadari kita telah menciptakan tuhan baru dalam hidup kita, dan ini awal kegagalan gerakan kita.
Lingkaran Kebohongan, Agresif dan “Tegelan”
Tantangan jamaah GS tidak ringan karena kita berada dalam “kebudayaan bohong”. Lingkaran kebohongan sudah merasuk ke sel-sel darah masyarakat kita hingga negeri ini sesungguhnya sudah roboh. Para oknum pejabat dan politisi terus terjebak dalam lingkaran kebohongan. Kata Charles Ford dalam Lies, Lies, Lies: The Psychology of Deceit, 1996, ada semacam self defence mechanism pada diri seseorang, terutama jika hal itu menyangkut harga diri dan kariernya di masa mendatang. Karenanya seseorang akan berusaha menutupi sebuah kebohongan dengan memunculkan kebohongan yang lain.
Cara menutupi kebohongan itu terus dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari “menutup mulut” para saksi dan aparat penegak hukum sampai dengan membangun citra lewat — misalnya — wawancara dengan media massa. Karena memiliki modal yang besar — terutama dari hasil korupsinya — mereka akan sangup membeli apa saja, dan ini berarti mereka akan menciptakan “lingkaran kebohongan” yang amat melelahkan.
Dengan kata lain, keserakahan akan berbicara dalam kasus-kasus semacam ini, terutama pada saat kebohongan itu mulai tercium oleh publik dan nama pelakunya telah tercemar. Keserakahan itu pun terus berinteraksi dengan motivasi lain yang lebih khas, yakni motivasi untuk keluar dari rasa malu dan motivasi supaya ia seakan-akan dapat merasa lebih baik tentang citra dirinya. Disini tampak bahwa apa yang disebut Bardyaev sebagai paradoks kebohongan (The Paradox of the Lie), akan muncul ke permukaan. Paradoks kebohongan adalah sebuah bentuk keterbelahan kepribadian dalam menilai kenyataan. Dengan terus berbohong ia seakan merasa kebohongan itu mampu memperbaiki harga dan citra dirinya di mata masyarakat.
Machiavelli (1469-1527) merupakan “guru besar” bagi para maniak kekuasaan. Demi kekuasaan politik, apapun halal dilakukan, kalau perlu membunuh ribuan atau jutaan orang. Nasehat klasiknya adalah kalau ingin jadi penguasa, jangan sekali-kali mengikuti norma-norma sehat. Jangan sekali-kali takut berbohong, takut membunuh, atau takut memfitnah. Penguasa atau politikus yang “murah hati” akan tidak berdaya. Pokok pikiran Machiavelli yang bernama “virtu” atau keutamaan adalah salah satu kunci memahami dua bukunya yang terkenal “Il Principe” dan “Discorsi”. Namun keutamaan dalam buku ini yang dimaksud adalah tentang tekad, kemampuan dan berani bertindak tanpa ragu-ragu, meski harus mengorbankan keadilan, kejujuran, atau kebaikan hati.
Nampaknya sudah menjadi “kodrat” para pejabat, bahwa ia harus berani menjadi “petaruh-petaruh sosial” (social gambling) yang membawa kepada intensitas dan niat untuk menjadi kaya dan berkuasa. Naluri untuk kaya dan berkuasa muncul dari alam bawah sadar, dan sebagai naluri yang muncul dari motif perlindungan diri (self preservation). Dari titik ini logika persaingan berkata: siapa yang memasuki “pasar” (politik) maka ia harus melindungi modal pribadinya. Kalau tidak, ia akan tiba-tiba saja lenyap atau jika ia berhasil maka itulah keuntungan!
Karena hal ini berjalan di atas rel “kapitalisme” maka yang muncul bukan ancaman fisik belaka, namun juga perhitungan kalkulatif-spekulatif modal. Kesatuan unsur kompetisi dan perlindungan diri tersebut memunculkan perilaku kepemilikan (acquisitive). Konsep ini makin mengukuhkan bahwa apapun nanti yang ia pegang harus menjadi milikku. Hal ini sejajar dengan studi Lucian W.Pye (1996) tentang “personalisasi politik”. Katanya, para elite politik yang berkuasa, menganggap lembaga atau negara sebagai milik pribadi, sadar atau tidak. Kepemimpinan model inilah yang melahirkan budaya restu yang membuat kehidupan demokrasi menjadi tidak berarti.
Dalam konsep kepemilikan ini ada dua aspek utama yang mengikutinya, demikian kata Heilbroner (Awuy, 1997), yakni sikap agresif dan “tegelan” (tega=Jawa), melalui manuver-manuver. Sifat agresif berkaitan dengan pembentukan modal dan pengembalian modal dalam bentuk keuntungan. Sedangkan manuver-manuver berkaitan dengan perlindungan yang akan ia berikan dalam rangka mengumpulkan modal dan keuntungan. Konsep ini seia sekata dengan pandangan Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa motif yang baik bukan pendorong bagi seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Tujuan utama seseorang bersedia berhubungan dengan orang lain adalah untuk memangsa orang lain. Kodrat manusia, kata Hobbes, adalah menyerang atau berlindung. Manusia itu hidup untuk dirinya sendiri, dan mau tidak mau ia harus mengalahkan orang lain.
Eling lan Waspada
Kondisi politik negeri ini nampaknya hampir membuktikan tesis-tesis di atas. Jamaah GS mesti eling lan waspada dan kita harus dapat membuktikan peran kita. Ghirah Islam jamaah GS jangan berhenti pada tataran formalitas seperti maraknya ceramah-ceramah agama, munculnya puluhan ustadz di TV, ramainya lembaga dakwah, ramainya pembukaan kursus-kursus sholat khusuk, atau pendirian organisasi berlabel Islam. Kita masih belum membumikan Islam dalam perspektif hijrah tersebut, bahkan momen-momen penting setelah sholat berjamaah atau sholat jumat kita lewatkan begitu saja.
Banyak umat yang terjebak ritual belaka. Ritual memang penting namun ini hanya metoda. Antara horizontal dan vertikal harus berdialektik. Sadar atau tidak kita sering terjebak pada sekularisme yang sering kita kutuk itu, karena sekularisme tidak sekadar sikap/pandangan hidup yang memisahkan antara dunia dengan agama, namun juga sikap yang memisahkan antara agama dengan dunia. Islam adalah agama “action”. Lihat saja Quran 96,5 % berisi tentang muamallah, dan Allah hanya butuh yang 3,5 %. Muamallah rumusnya “lakukan apa saja kecuali yang Allah larang”. Dengan kata lain sekuler juga terjadi jika ada orang yang kelihatannya alim, sholeh, bekerjanya ibadah saja, dst, namun tanpa memperhatikan dunia atau lingkungannya (yang selama ini kita anggap orang yang seperti itu bersikap religius).
Untuk dapat action, jamaah GS mestinya juga siap dengan metoda yang benar. Kalau orang Jawa bilang: pener, pinter, lan bener, maka dalam mengamalkan Islam juga mesti ditambah dialektika, indah, baik, dan benar. Benar harus baik. Baik harus Indah. Harus terjadi dialektika dari ketiganya. Sesuatu yang “benar” kalau kita menyampaikannya tidak dengan “baik” dan “indah”, maka tidak akan maksimal pencapaian kita dalam menyampaikan pesan kebenaran tersebut. Sebaliknya, sesuatu yang “baik” dan “indah” tetapi tidak mengandung kebenaran akan menghancurkan diri kita, lingkungan, atau bahkan alam semesta ini.
Jamaah GS harus Cendekiawan
Modal lain yang penting bagi jamaah GS agar dapat action dengan baik, benar dan indah adalah mereka harus menjadi “cendekiawan sejati”. Mestinya dialog-dialog yang kita gelar tiap tanggal 25, menjadi modal dasar untuk menjadi seorang cendekiawan. Kalau tidak, apa artinya kita berdiskusi? Apa artinya Cak Nun dkk menguraikan ilmu-ilmunya? Apa artinya kita tiap hari baca Quran?
Jangan salah sangka, cendekiawan bukan lulusan universitas. Yang terjadi justru sering sebaliknya, universitas kita sering memproduksi sarjana yang siap menjadi sekrup industri, yang siap 4 kali 4 bukan 16, tapi tergantung atasan. Cendekiawan juga bukan ICMI saja, karena nama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kini tengah kita pertanyakan perannya, sebenarnya kurang tepat, demikian kata Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Mestinya, kata Cak Nun, nama itu dibalik, yakni Ikatan Muslim (yang) Cendekiawan. Jadi mestinya subyeknya “muslim” dulu baru cendekiawan.
Mengapa muslim dulu? Jawabnya sederhana, jika memang orang itu benar-benar telah muslim artinya orang yang “Islam”, maka insya Alloh ia akan cendekiawan juga. Sederhana saja dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya dan ia menjadi khalifah. Tentu seseorang tidak akan mampu jadi khalifah yang baik jika ia bukan cendekiawan. Kecendekiawanan tidak harus lahir dari dunia persekolahan atau universitas namun dari seberapajauh ia mampu mengolah otaknya untuk memahami ayat-ayat Allah baik yang tersurat atau yang tersirat.
Terlepas dari perdebatan itu ada satu pertanyaan penting bagi kita, yakni sampai seberapajauh kontribusi kita bagi bangsa ini? Bagi umat manusia bahkan alam semesta ini? Banyak ikatan cendekiawan yang ternyata hanya digunakan sebagai kendaraan politik. Jangankan organisasi relatif “sekuler” seperti ini, sedangkan organisasi keagamaan saja juga banyak digunakan untuk batu loncatan karir duniawi, entah jadi wakil bupati, wakil gubernur atau wakil presiden, dst.
Karenanya pertanyaan penting ke depan adalah, mampukah jamaah GS menyumbangkan perannya dalam memperbaiki kondisi bangsa yang nyaris rusak dalam segala hal ini? Jika tidak mampu, untuk apa kita tiap tanggal 25 berkumpul dan berdiskusi? Kita juga tidak ingin “jumawa” seperti ICMI yang dengan gagah berani mengatakan dirinya “cendekiawan” alias “orang-orang pintar”. Sebuah “kesombongan” yang harus dibuktikan.
Ilmuwan Barat seperti Julien Benda, sudah lama memberi label kepada cendekiawan yang berumah di atas angin sebagai sebuah “pengkhianatan intelektual” (The Treason of Intelectuals). Benda sudah lama mewanti-wanti bahwa cendekiawan diharamkan memiliki tujuan politis-praktis. Khittah utama para cendekiawan adalah soal kebenaran, karena ini adalah “kerajaannya” (dan kita menambahkan, baik, benar dan indah menurut Islam).
Cendekiawan sejati akan selalu menjaga diri dan menjaga jarak agar segala tindakan dan pemikirannya tidak terjebak kepada pemihakan. Cendekiawan tidak haram menerima keuntungan materi sejauh itu hanya merupakan “efek samping” dari pembelaannya kepada kebenaran (ilmiah), dan bukan tujuan utamanya.
Seorang cendekiawan, memang boleh saja keluar dari ranah kepakarannya, namun tetap didedikasikan untuk bangsa dan negara serta kemartabatan manusia. Kata Gramsci, mereka harus turun gunung, keluar dari kepompong untuk keperluan tersebut, dan dalam istilah Jawa ada kata “mesu budi” dan dalam jaman Renaissance ada istilah asketisme intelektual. Semua muaranya sama, yakni menghendaki cendekiawan menjadi pedamping rakyat, menjadi pencerah, tidak berorientasi kekuasaan dan materi.
Karenanya seorang cendekiawan idealnya berada di luar pagar politik untuk menjadi “wasit” yang adil guna meluruskan tindakan para politikus yang akan memperebutkan kekuasaan. Kalaupun seorang cendekiawan “terpaksa” larut dalam kepentingan politik, maka ia harus menjadi seorang “resi” yang selalu memberi nasehat bijak tanpa motivasi untuk ikut menikmati kekuasaan. Ia tentu saja boleh mengingkari hal ini, namun ia tidak boleh lagi disebut cendekiawan, karena ia sudah berubah kelamin menjadi politikus.
Jika seseorang ingin tetap setia menjalani peran sebagai seorang cendekiawan, setidaknya ia harus memiliki hal-hal berikut ini, yakni : 1). Cendekiawan mesti mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban; 2). Cendekiawan juga harus dapat mendukung diseminasi nilai keunggulan; 3). Dari poin satu dan dua tersebut, seorang cendekiawan akhirnya harus mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan religiusitas, serta menumbuhkembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan konduktif yang koheren dengan nilai-nilai moral.
Seorang cendekiawan tidak harus bergelar sarjana, master, atau doktor. Kecendekiawanan seseorang dapat diukur dari pemikiran dan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai ilmiah, etika, religiusitas yang dapat mencerahkan peradaban bangsanya.
Dari titik inilah jamaah GS mestinya juga dapat melahirkan para cendekiawan, dan karena kita mesti mampu mereformasi diri terutama harus menciptakan peluang bagi pembudayaan individu agar kapasitasnya berkembang.
Kita jamaah GS berkewajiban dan bertanggungjawab memberi nilai kultural yang membawa perubahan masyarakat lebih beradab. Dalam kiprahnya para jamaah GS tidak mengabaikan sama sekali nilai kerja sebagai aktivitas kultural dan spiritual sebagai penyalur kreativitas hidup. Para jamaah GS diharapkan pula dapat mengembangkan kinerja yang menjadi kebudayaan masyarakat (Indonesia khususnya) yang membina dan mengembangkan secara intensif, keterampilan hidup, nilai-nilai hidup yang islami, dan pandangan hidup seseorang untuk mengembangkan peradaban, disamping memenuhi kebutuhan pembangunan dan profesionalisme.
Para jamaah GS dapat berperan sebagai pelopor pembaruan kultural secara harmonis dengan kondisi sosial-ekonomis, ekologis alam lingkungan untuk menuju taraf hidup bangsa yang bermartabat. Lebih ideal lagi kalau dapat mencegah untuk menyeret masyarakat ke arah budaya hedonisme, krisis identitas kultural dan konflik antar golongan, ras, agama, maupun ideologi, dst.
Jika idealisme tersebut dapat diwujudkan maka jamaah GS dan titik-titik simpul maiyah lainnya akan tetap kritis menyuarakan kebenaran, membela kepentingan masyarakat yang tertindas dan terbelakang, melalui cara-cara yang tidak anarkhis dan tidak bertentangan dengan moral dan etika Islam, serta membangkitkan produktivitas (ekonomi) umat. Kita harus yakin itu.
